jpnn.com, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kebijakan Kemendikbud menganggarkan dana Rp 7,2 triliun untuk subsidi pulsa dan kuota internet selama proses PJJ 4 bulan ke depan.
Namun, kebijakan itu dinilai belum menyelesaikan masalah yang dihadapi sektor pendidikan di masa pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Soroti Kelemahan PJJ, Gus Jazil: Tidak Bisa Mengajarkan Adab
Di mana, bantuan itu baru mengatasi salah satu kendala PJJ sementara lainnya belum.
"Tetapi juga ada masalah lain yang harus diselesaikan, yaitu ketiadaan gawai atau laptop dan akses internet yang terkendala di sejumlah daerah," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti, Sabtu (29/8).
BACA JUGA: Subsidi Kuota Internet dari Kemendikbud Rp 9 Triliun, HNW: Kemenag Berapa?
Menurut Retno, anggaran Rp 7,2 triliun hanya untuk pemberian kuota internet dari Kemendikbud mengundang pertanyaan bagi banyak pihak.
Sebab, dana itu hanya menyelesaikan satu kendala dan jadi bias kelas. Bantuan kuota hanya untuk anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal tidak terkendala di wilayahnya.
BACA JUGA: KPAI: Tindak Tegas Oknum Pejabat Negara yang Mencabuli Anak!
"Bagi anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok, yang tidak punya gawai dan susah sinyal, maka bantuan ini tidak bisa mereka nikmati," jelas mantan kepala SMAN 3 Jakarta ini.
"Kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring namun tak ada bantuan pemerintah untuk luring. Kelompok anak-anak ini tetap tak terlayani PJJ-nya."
Menurut Retno, masalah ini harus dipetakan terlebih dahulu. Berapa kebutuhan data yang diperlukan? Persentase siswa dan guru yang butuh kuota dan berapa persen yang perlu bantuan lain?
Jika data-data itu diminta ke semua sekolah, dia meyakini hanya dalam 3 hari saja bisa tersedia.
"Mengapa data tersebut tidak ada di Kemendikbud dan Dinas-dinas Pendidikan. Padahal sangat mudah mendapatkannya, hanya butuh rapat koordinasi daring dengan stakeholder terkait secara berjenjang," lanjut komisioner KPAI bidang Pendidikan ini.
Retno menambahkan, layanan pembelajaran luring juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah.
Untuk itu dia mendorong dilakukan pemetaan masalah dan kebutuhan yang jelas. Sebab, anggaran triliunan rupiah itu bisa dialokasikan untuk membeli gadget bagi siswa/guru yang tidak memilikinya.
Retno meminta bagi sekolah yang masih tidak memungkinkan PTM (pembelajaran tatap muka), maka wilayah yang susah sinyal harus dipasang penguat sinyal.
Siswa dan guru yang tidak punya gawai harus diberikan perangkat sesuai kebutuhan berdasarkan pendataan tadi.
"Kemudian dukungan transportasi untuk para guru kunjung. Dan yang paling utama adalah penyiapan infrastruktur sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka untuk melindungi semua anak dan guru," pungkas Retno.(fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam