JAKARTA -- Hingga kemarin (4/2), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum mengirimkan tim investigasi kecurangan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke sejumlah daerahTim masih dalam persiapan, untuk dikirim ke daerah pekan depan.
Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Tumpak Hutabarat menjelaskan, jika hasil kerja tim investigasi menemukan bukti kecurangan, maka usulan pemberkasan NIP CPNS tidak akan diproses BKN.
Bila ada yang dicoret, lantas bagaimana mekanisme pengisian kursi CPNS yang kosong lantaran dicoret itu? Tumpak menjelaskan, bisa saja kursi itu dibiarkan kosong
BACA JUGA: Kejaksaan Tak Wajib Laporkan Penyidikan ke KPK
"Mungkin baru diisi pada rekrutmen tahun depanDia menjelaskan, untuk pengisian kursi yang kosong jika nantinya akan nama CPNS yang dicoret, perlu pengaturan secara khusus
BACA JUGA: Ungkap Asal Dolar Gayus Tambunan, FBI Dilibatkan
Pasalnya, hal ini juga berkaitan dengan masalah penganggaran. "Jadi, nanti semuanya dikembalikan ke kemenpan-RBTumpak menjelaskan, hingga kemarin sebagian besar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah mengusulkan pemberkasan untuk CPNS, untuk pembuatan Nomor Induk Pegawai (NIP). Khusus usulan pemberkasan dari daerah yang diduga bermasalah, proses pemberkasannya ditunda. Proses pemberkasan NIP baru akan dilakukan jika dari hasil tim investigasi tidak ditemukan bukti kecurangan.
Hanya saja, dia belum mau menyebutkan usulan pemberkasan dari daerah mana saja yang dipending. Alasannya, saat ini masih dalam tahap analisa.
Dari analisa sementara, kasus kecurangan antara lain nilai kelulusan yang tidak murni, pemalsuan data peserta seleksi seperti ijazah, serta kelulusan tidak sesuai kompetensi.
Sebelumnya diberitakan, Kemenpan-RB)sudah mengantongi sejumlah bukti kecurangan seleksi CPNS tahun 2010 di wilayah Sumut
BACA JUGA: KPK Ragu Kalau Hengky Baramuli Sakit
Bukti-bukti didapat dari laporan yang masuk ke kemenpan-RBGuna memastikan akurasi bukti, kementrian yang dipimpin EE Mangindaan itu akan segera mengirim tim investigasi ke Sumut, bulan ini juga.Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerianpan-RB Ramli Naibaho menjelaskan, tim investigasi ini juga melibatkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Disebutkan, dari laporan yang masuk, kecurangan terbanyak terjadi di Sumut"Data akan kita cross checkDan memang terbanyak laporannya itu di SumutTahun lalu juga di Sumut cukup banyak," sebut Ramli Naibaho.
Sebelumnya, Selasa (1/2), saat melakukan rapat koordinasi dengan aparat pemda se Indonesia, Menpan-RB EE Mangindaan sudah menjelaskan pihaknya akan mengirim tim ke daerah yang dianggap bermasalah“Untuk daerah yang masih dinyatakan bermasalah, saya minta agar proses pemberkasan NIP-nya dipending dulu,” tegas Mangindaan(sam/esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wakil Ketua DPR Khawatirkan Kriminalisasi Politisi
Redaktur : Tim Redaksi