jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Kwik Kian Gie membeberkan idenya untuk menyelesaikan karut-marut masalah energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nanti. Menurut Kwik, upaya mewujudkan energi alternatif harus digenjot.
Berbicara dalam seminar nasional bertema "Mencari Harga BBM yang Pantas Bagi Rakyat Indonesia" di Kwik Kian Gie School of Business, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (24/9), mantan anggota DPR RI itu mengatakan, pemerintah harus memanfaatkan sumber-sumber energi alternatif lainnya. Misalnya, Indonesia memiliki banyak air terjun yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan dialirkan ke desa-desa.
BACA JUGA: Kenaikan Harga BBM Harus Direncanakan Komprehensif
"Itu sudah lama dibicarakan, tapi tidak ada wujudnya (implementasinya)," katanya.
Begitu juga dengan angin yang juga bisa menjadi sumber energi. Apalagi, kata Kwik, negara-negara di Eropa sudah membuktikan pemanfaatan angin sebagai sumber energi.
BACA JUGA: Dahlan: Tol Trans Sumatera Bakal Membanggakan
Bahkan sinar matahari pun bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. "Kita kaya akan matahari, tapi tidak bisa menghasilkan energi yang mencukupi," ungkapnya.
Sedangkan ekonom Iman Sugema menyebut ada empat kesalahan yang dilakukan pemerintah selama ini terkait kebijakan BBM. Pertama adalah ketidaksesuaian produksi dengan tingkat konsumsi.
BACA JUGA: Dahlan Minta Holding Perkebunan dan Kehutanan Segera Diresmikan
Kedua, subsidi energi yang mahal justru untuk orang kaya. Ketiga, membiayai subsidi dengan utang, dan keempat mengadopsi formula yang berisiko tinggi.
Menurutnya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu perlu dilakukan dengan strategi jangka pendek dan jangka menengah-panjang. "Jangka pendek, kenaikan harga, beralih ke skema subsidi per liter tetap, beralih ke skema subsidi proporsional. Jangka menengah dengan mengelola konversi BBM ke gas, serta sistem insentif/disinsentif pajak kendaraan bermotor," paparnya
Ekonom asal Institut Pertanian Bogor (IPD) itu menyebut ada yang salah dalam hal pengelolaan energi. Misalnya, batubara dan gas yang murah justru diekspor, sedangkan minyak yang mahal justru diimpor.
"Ini tidak logis. Seharusnya kita ekspor yang mahal dan impor yang murah. Begitu dari sisi ekonomisnya," papar Iman.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanpa Naikkan BBM, Hanya Keluar Rp 1,4 Triliun untuk Subsidi
Redaktur : Tim Redaksi