jpnn.com, BULUNGAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memanfaatkan kehadiran Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti beserta rombongan senator untuk meningkatkan status Tanjung Selor menjadi kota madya.
Harapan soal Tanjung Selor menjadi daerah otonomi baru (DOB) datang dari Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan, saat rapat kerja bersama rombongan DPD RI di Kantor Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Rabu (26/5).
BACA JUGA: Bentuk Tim Percepatan Pembentukan DOB Tanjung Selor
“Kami ingin terus melakukan pemekaran karena bisa dibayangkan walaupun penduduk Kaltara hanya hanya 600 ribu orang, tetapi kawasan ini luas sekali,” ujar Yansen.
Ada lima calon DOB di Kaltara yang sedang didorong oleh pemprov yaitu, Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kabupaten Krayan, dan Kabupaten Apau Kayan.
BACA JUGA: Forkonas PP Daerah Otonomi Baru Undang Wapres Kiai Ma’ruf Amin Hadiri Silaturahmi Nasional
Secara khusus, Pemprov Kaltara berharap pemerintah cepat memberi lampu hijau terhadap pemekaran Kota Tanjung Selor, karena wilayah tersebut merupakan ibu kota provinsi.
“Ibu Kota Tanjung Selor status masih kecamatan. Jadi ibu kota Kaltara belum ada secara status quo. Maka melalui kunjungan DPD RI ini kami berharap pemerintah segera merealisasikan pemekaran wilayah Tanjung Selor,” tuturnya.
BACA JUGA: Kiat Sukses La Nyalla, dari Sopir Angkot Hingga jadi Ketua DPD RI
Tanjung Selor merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bulungan. Lokasinya sekitar 60-90 menit dari Kota Tarakan melalui jalur laut. Peningkatan status Tanjung Selor dinilai akan membantu Kaltara, yang berada di wilayah perbatasan.
“Kami harap moratorium pelaksanaan pemekaran DOB dipertimbangkan khusus untuk kawasan-kawasan ini. Seharusnya ibu kota provinsi tidak masuk dalam moratorium,” kata Yansen.
Atas nama Pemprov Kaltara, Yansen juga menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan La Nyalla yang datang bersama sejumlah senator, yaitu Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani, dan Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan).
Tiga senator daerah pemilihan (dapil) Kaltara turut mendampingi La Nyalla. Mereka adalah Martin Billa, Hasan Basri, Fernando Sinaga (Wakil Ketua Komite I DPD). Sekjen DPD RI Rahman Hadi pun ikut mendampingi rombongan senator.
La Nyalla memastikan siap menyalurkan aspirasi Pemprov Kaltara, termasuk soal pemekaran lima DOB, khususnya Tanjung Selor.
Dia menegaskan, saat ini DPD RI melalui Komite I, sedang menginventarisasi dan mendorong kepada pemerintah terhadap sejumlah daerah yang perlu dimekarkan.
Bahkan La Nyalla bersama tim DPD sudah bertemu dengan Wapres KH Ma’ruf Amin mengenai masalah DOB.
“Saya bersyukur saat menjejakkan kaki di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi yang lahir atas campur tangan DPD RI, saat proses pemekaran dari Kalimantan Timur. Saya berharap Provinsi Kalimantan Utara dapat cepat berkembang dan mampu meningkatkan ranking indeks kemandirian fiskal di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten serta kota yang ada di provinsi ini,” katanya.
Senator asal Jawa Timur itu memastikan DPD RI akan berjuang agar Tanjung Selor bisa naik status dari kecamatan menjadi kota. Ia menegaskan, infrastruktur di daerah perbatasan harus menjadi perhatian khusus.
“Kami menyadari memang ada moratorium dan sudah ada 300-an daerah yang mendaftarkan DOB. Apalagi dananya juga tidak sedikit. Namun, saya kira DOB pada daerah yang menjadi ibu kota provinsi harus diprioritaskan. Apalagi ini daerah perbatasan,” katanya.
La Nyalla pun menugaskan empat anggota DPD dari Dapil Kaltara, termasuk Asni Hafid untuk mengawal persoalan DOB Tanjung Selor.
Senator Hasan Basri mengatakan dirinya dan tiga senator Kaltara siap berjuang agar Tanjung Selor bisa segera menjadi sebuah kota.
Hasan Basri pun menjelaskan mengapa perlunya DOB di Kaltara segera direalisasikan. Hal yang paling urgen adalah Kaltara membutuhkan infrastruktur memadai sebagai daerah perbatasan.
“Karena ini daerah perbatasan, mudah masuknya teroris-teroris. Riskan juga dengan penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia karena orang-orang asing gampang masuk. Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia, Filipina,” tuturnya.
Selain itu, pemekaran wilayah di Kaltara disebut dibutuhkan karena merupakan daerah utama penyangga Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu juga, agar tidak kalah dengan negara-negara tetangga.
"Negara tetangga sebelah itu mengilat semua, di sini hutan semua. Kemudian alasan khusus lainnya adalah kesiapan menjadi lumbung pangan. Jadi ada kekhususan dalam pertimbangan moratorium,” katanya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi