jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap Majelis Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (MN KAHMI), tetap turut andil memikirkan dan melakukan refleksi atas perjalanan demokrasi di Indonesia.
Ia menyatakan bukan hanya menyangkut Pilkada Serentak 2020 yang dihelat Desember nanti, tetapi bagaimana wajah demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan sehat.
BACA JUGA: La Nyalla Temui Jokowi Bahas Sawit hingga Jaminan Produk Halal
“Bagaimana proses pemilihan wakil rakyat di Senayan terus mengalami perbaikan. Termasuk bagaimana proses lahirnya pemimpin nasional yang dipilih," kata La Nyalla.
"Apakah keputusan tentang Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold yang tinggi menjadikan bangsa ini lebih baik? Atau sebaliknya?"
BACA JUGA: Ahmad Bekerja dan Istri Sendirian di Rumah, Terjadilah!
Hal itu disampaikan La Nyalla saat menjadi pembicara utama dalam seminar virtual yang dihelat MN KAHMI bertajuk ‘Jalan Selamat Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19’, Rabu (7/10) malam.
Ambang batas parlemen yang tinggi bagi partai politik, menurutnya kerap menghasilkan kasus terbuangnya suara sah rakyat.
BACA JUGA: La Nyalla Ingatkan Komite Pemulihan Ekonomi Belajar dari Dana Otsus Aceh
Begitu pula ambang batas yang tinggi dalam pencalonan presiden, menyebabkan masyarakat tidak punya banyak pilihan.Bahkan menjadikan bangsa ini terpolarisasi.
Padahal, konstitusi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih.
Ia menjelaskan memang Mahkamah Konstitusi telah menolak uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi bukan berarti hal ini sudah tidak bisa dibicarakan lagi.
"Koreksi atas demokrasi sangat wajar bukan sesuatu yang haram. Saya berharap KAHMI menjadi bagian dalam proses mengawal perjalanan demokrasi di negeri ini,” ungkap senator asal Jawa Timur itu.
Terkait Pilkada Serentak 2020, La Nyalla mengungkap hasil Sidang Paripurna DPD bahwa lembaga yang dipimpinnya itu dapat memahami apa yang telah diputuskan KPU bersama pemerintah dan DPR.
Meski DPD juga menghargai sikap dan warning yang disampaikan oleh Komite I DPD, yang berpendapat bahwa Pilkada Desember 2020 sebaiknya ditunda dan diundur.
“Nah, malam ini KAHMI sebenarnya telah menggulirkan ide baru dengan pilihan kata, ‘Jalan Selamat Pilkada’," imbuhnya.
"Artinya bagaimana rakyat terutama penyelenggara, dalam hal ini KPU RI, Bawaslu RI dan pemerintah, memastikan terwujudnya ‘Jalan Selamat’ itu," imbuhnya.
Sebab, lanjut La Nyalla selain sebagai mekanisme politik, Pilkada Serentak 2020 nanti juga menjadi salah satu instrumen penggerak perekonomian nasional.
Hal itu juga penting, mengingat ada dana sekitar Rp 14,7 triliun yang secara serentak bergulir ke daerah.
“Dana itu juga menggerakkan sebanyak 3,3 juta orang yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada yang digelar di 9 provinsi dan 224 kabupaten serta 37 kota. Ini tentu dapat menjadi stimulan di tengah resesi ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.
Hadir sebagai pembicara dalam webinar, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, anggota DPR Zulfikar Arse, anggota Presidium MN KAHMI Prof. Siti Zuhro, dan Ketua Prodi Ilmu Politik UNAS Dr. TB Massa Djafar.
Dari jajaran pengurus MN Kahmi hadir Koordinator Presidium MN KAHMI Sigit Pamungkas dan Sekjend Manimbang Kahariyadi serta Ketua Dewan Penasehat MN KAHMI Akbar Tandjung. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy