Lagi Demokrat Kecewa Kepada Koalisi

JAKARTA - Partai Demokrat kecewa dengan sikap fraksi-fraksi di dalam koalisi yang masih belum satu sikap terkait pengajuan hak angket kasus pajakWasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa berharap fraksi-fraksi lain bisa segera mengikuti langkah Fraksi PKB untuk bersama-sama mencabut dukungan

BACA JUGA: Atasan Gayus Ditahan Bareskrim

      
"Partai koalisi sudah seharusnya menyikapi persoalan itu bisa sama dan sejalan," ujar Saan Mustopa di Jakarta, kemarin (28/1)Menurut dia, perbedaan sikap politik di dalam internal koalisi hanya akan memunculkan kerancuan bagi publik

BACA JUGA: Akhirnya KPK Bui 19 Politisi

Khususnya, tentang makna koalisi.  Dia menegaskan, platform koalisi adalah kebersamaan"Komitmen ini yang harus dijaga demi soliditas, Kalau berbeda, pemahaman tentang koalisi jadi susah ditafsirkan," kata sekretaris fraksi tersebut.
      
Seperti diberitakan, saat pertama diajukan, usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan di DPR ditandatangani 30 orang dari sembilan fraksi yang ada, termasuk dari Demokrat

BACA JUGA: Fraksi PKS Tuntut Menhub Mundur

Belakangan, pengusul dari fraksi terbesar di parlemen itu menarik diriFraksi PKB kemudian mengikutinya
      
Sejauh ini, empat fraksi partai koalisi (Partai Golkar, PKS, PAN, dan PPP) telah menyatakan, kalau tidak akan memerintahkan anggotanya untuk menarik dukunganMeski dengan berbagai kemasan penyikapan, posisi politik itu telah jelas berbeda dengan sikap Demokrat
      
PPP termasuk salah satu yang cenderung untuk tetap mengangkat persoalan perpajakan pada tingkat angketMenurut Sekretaris Fraksi PPP MRomahurmuziy, setidaknya ada dua alasan yang melatarbelakangi pilihan sikap tersebutYaitu, permasalah perpajakan itu merupakan isu lintas institusi yang merupakan domain lintas komisi
      
Juga, tambah dia, bahwa kekuatan angket yang jauh lebih tinggi dibanding sekedar panitia kerja (panja) akan memiliki kewenangan penyelidikan yang lebih kuat secara hukum"Karena itu lah, kami belum pernah melarang anggota kami untuk membubuhkan tandatangan," papar Romi.
      
Selain itu, pihaknya merasa tidak perlu menggunakan kekuatan fraksi untuk melarang, karena angket sejatinya adalah hak yang melekat pada masing-masing anggota"Jelas bukan domain fraksi," katanya
      
Meski demikian, dia menyatakan, fraksinya masih terus mendalami persoalan tersebut"Sikap resmi fraksi akan disampaikan manakala hak ini bergulir ke paripurna DPR," pungkasnya.
      
Sekjen DPP PKS Anis Matta menegaskan bahwa partainya mendorong aga hak angket dilanjutkanMenurut Anis, kasus pajak adalah masalah yang serius, karena menyangkut sumber pendapatan negara"Yang lain silahkan mundur, PKS mendorong supaya ini dilanjutkan," kata Anis.
      
Disinggung mengenai kalkulasi politik di koalisi, Anis menegaskan bahwa kasus pajak bukan merupakan persoalan politisKerugian negara dalam pajak nyata terlihatKarena itu, PKS menilai penyelesaian kasus pajak melalui angket sangat fundamental"Kalkulasi politik saya kira tidak relevan," tandasnya.
      
Inisiator angket pajak dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir menegaskan, jumlah pengusung angket kini sudah melebih batas minimal 25 orangMeski Demokrat dan PKB sudah menyatakan mundur, angket mafia pajak akan kembali diusulkan ke pimpinan DPR"Senin mungkin (akan diajukan kembali)," ujarnya(dyn/bay/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Dianggap Lindungi Mafia Pajak