jpnn.com - BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan dan mengubah beberapa nomenklatur tahun depan. Terkait itu, para menteri di Kabinet Kerja diharapkan meniru yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Beberapa nomenklatur yang menimbulkan persepsi bermacam-macam bisa dihilangkan. Sebagai contoh yang dilakukan menteri kelautan (Susi Pudjiastuti) akan menjadi model di tempat lain. Dengan demikian nomenklatur itu betul-betul langsung pada substansinya,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Selasa (8/12).
BACA JUGA: Paripurna RUU KPK Ditunda, Ini Penyebabnya
Kementerian pimpinan Susi itu dijadikan contoh karena telah berhasil mengubah paradigma belanja modal, barang dan pegawai dalam persentase yang hampir sama.
“Di KKP sekarang telah berhasil belanja modal dan barang itu 80 persen sedangkan belanja pegawai hanya 20 persen,” imbuhnya.
BACA JUGA: Ini Komentar Menteri Sudirman Soal Hilangnya Riza Chalid
Pramono mengatakan, kementerian harus menggunakan anggaran untuk sektor-sektor produktif. Semua program kementerian harus berdasarkan misi Nawacita dan Trisakti yang sejak awal menjadi tujuan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.
“Tidak ada lagi anggaran double atau ganda. Presiden juga menekankan visi kita adalah kompetisi. Maka hal yang bersifat berkaitan subsidi, proteksi, perlindungan akan dikurangi secara bertahap. Termasuk pada BUMN-BUMN yang selama ini mendapatkan proteksi,” tegas Pramono. (flo/jpnn)
BACA JUGA: O... Ternyata Ini Alasan Kapolri Ogah Urusi Kasus Papa Minta Saham
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko PMK Ingatkan Kemenkumham Serius Perbaiki Etos Kerja
Redaktur : Tim Redaksi