jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengingatkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk sungguh-sungguh mewujudkan revolusi mental sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Yasonna A Laoly itu harus memperbaiki layanan dan etos kerja.
Saat hadir sebagai pembicara kunci dalam rapat koordinasi realisasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM di Bogor, Selasa (8/12), Puan mengatakan bahwa saat ini ada persoalan terkait krisis integritas. Menurutnya, krisis itu tak terlepas dari kualitas layanan aparat pemerintah.
BACA JUGA: Presdir Freeport: Ini Belum Selesai!
Puan mengatakan, upaya untuk mengikis krisis integritas itu hanya bisa melalui perubahan sistem, sikap dan cara kerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. “Aparat di Kementerian Hukum dan HAM harus membangun integritas, etos kerja dan semangat gotong royong,” kata Puan seperti dikutip dari siaran pers Kemenko PMK.
Ia menambahkan, inti gerakan revolusi mental adalah perubahan cara hidup, berpikir dan bekerja. Menurutnya, bukan saatnya lagi aparat pemerintah hanya disibukkan dengan acara seremonial.
BACA JUGA: Baca nih Komentar Ahok soal Jokowi Marah Terkait Papa Minta Saham
Puan menegaskan, aparat pemerintah harus bisa menunjukkan kinerja yang baik demi pelayanan publik. “Kita harus berubah," ujar Puan.
Selain itu, Puan juga menyinggung tentang pentingnya gotong royong. Ia menegaskan, demi kepentingan bangsa maka kepentingan pribadi harus dikesampingkan, sedangkan kepentingan bangsa diutamalan.
BACA JUGA: Hayo loh...Gara-gara Papa Novanto Muncul Kampanye Tolak Calon Golkar di Pilkada.
“Tidak bisa ego pribadi dimunculkan. Semua hal yang berkaitan dengan bangsa yang harus dikedepankan," tutur Puan.
Karenanya Puan menegaskan, revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo harus terus mengena di seluruh lapisan. “Bangsa ini membutuhkan revolusi mental," ujar bekas ketua Fraksi PDIP DPR itu.
Sedangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna A Laoly mengatakan, revolusi mental memang bukan pekerjaan mudah. Namun, katanya, gerakan revolusi mental harus terus disuarakan.
Menteri asal PDI Perjuangan itu menegaskan, revolusi mental di birokrasi juga menuntut profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dan inovasi. “Dibutuhkan orang-orang yang profesional, akuntabel, transparan dan inovatif,” ujarnya.(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Agung Belum Mau Panggil Riza Chalid
Redaktur : Tim Redaksi