Lagi, Pemerintah Sebut Subsidi Dinikmati Orang Kaya

JAKARTA - Pemerintah kembali mengeluarkan argumen baru untuk mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung negaraMenteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan, karena beban subsidi yang demikian besar selama ini, pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di daerah-daerah menjadi terhambat

BACA JUGA: Tsunami Jepang Pengaruhi Utang Indonesia

Karena itulah, secara perlahan menurutnya, subsidi harus diatur dan diberikan tepat sasaran.

Dicontohkan Agus, dalam APBN 2011, pemerintah harus menanggung subsidi hampir Rp 138 triliunDi antaranya untuk subsidi BBM yang mencapai Rp 95,9 triliun, dan subsidi listrik sekitar Rp 40,7 triliun

BACA JUGA: Harga Ikan Naik, Nelayan Malah Semakin Sengsara

Jika dari subsidi BBM saja bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, ia memperkirakan bisa membangun rumah sekolah baru sebanyak 95 ribu unit dan untuk 95 juta siswa di seluruh Indonesia.

"Anggaran untuk masyarakat miskin itu ada Rp 108 triliunTapi Rp 95 triliun hanya untuk subsidi BBM

BACA JUGA: Importer Film Masih Tunggak Pajak

Penerimanya justru banyak orang kayaSubsidi listrik yang Rp 40 triliun, hanya diterima 57 persen masyarakat miskinPadahal harusnya 90 persenInilah yang harus diatur lagi," kata Agus, saat berdiskusi dengan Forum Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Jakarta, Sabtu (19/3).

Pemerintah kata Agus, menjamin tidak akan mengambil subsidi dari masyarakatNamun pemerintah akan mengalihkan subsidi untuk kebutuhan infrastrukturTerutama dengan membangun sarana-prasarana publik di daerah-daerah, mulai dari Sumatera hingga wilayah Indonesia Timur.

Dari data menurutnya, beban subsidi pemerintah setiap tahunnya terus meningkat, sedangkan kebutuhan juga meningkatSubsidi BBM di 2011, mencapai Rp 95,9 triliun, sementara realisasi konsumsi BBM Januari-Februari 2011 mencapai Rp 6,3 juta KL atau meningkat sebesar 6,4 persen dari konsumsi Januari-Februari 2010Sedangkan target volume BBM bersubsidi tahun 2011, adalah sebesar 38,6 juta KL.

Sedangkan untuk subsidi listrik, tahun 2010 menelan anggaran Rp 40,7 triliunJika pada tahun 2004, subsidi listrik diberikan hanya untuk konsumsi 450 VA dengan pemakaian di bawah 60 Kwh, maka mulai tahun 2006 hingga saat ini, subsidi listrik malah sudah dinikmati oleh semua golongan pelanggan.

Sehingga, berdasarkan data tagihan PT PLN pada tahun 2010, masih menurut Agus, pengguna utama subsidi listrik untuk tahun 2010 hanya dinikmati 57,1 persen golongan rendahSementara sebanyak 33,8 persen golongan (masyarakat ekonomi) atas, justru ikut menerima subsidi yang bukan menjadi hak mereka.

"Padahal dari subsidi BBM saja, kita sudah semakin jauh dari harga keekonomian akibat kenaikan harga minyakSaat negara-negara lain sudah menaikkan (harga) BBM, kita masih tetap bertahanItulah yang ingin kita aturJangan sampai beban subsidi menghambat infrastruktur kita," tegas Agus.

Khusus untuk BBM, pemerintah menurutnya, saat ini telah mengajukan tiga skema pengurangan beban, yang masih dibahas bersama DPRPertama, menaikkan harga BBM jenis premium 5 persen, kedua, mekanisme penjatahan dengan kartu pengendali, serta an opsi ketiga yakni pengendalian dengan sistem pengalihan dari Premium ke Pertamax - dengan batasan harga Pertamax Rp 8.000.

Karena masih belum ada keputusan, pemerintah kata Agus pula, saat ini harus berhati-hati dengan anggaranSemula pemerintah merencanakan pemberlakuan pembatasan BBM subsidi per 1 Januari, namun kini terjadi penundaan, karena usulan itu ditolak DPR RI.

"Kalau akhir Maret bisa dilaksanakan, saya rasa kita bisa hemat 3,5 juta KL, atau setara Rp 3-6 triliunTapi karena belum ada keputusan, inilah yang jadi tantangan bagi (Kementerian) ESDM dan BPH Migas, bagaimana untuk mengendalikannyaJangan sampai melebihi kuota, karena akan menambah beban subsidi lagi," kata Agus(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ikut Kelola Inalum, Pemda Harus Bentuk BUMD