jpnn.com, JAKARTA - Pengakuan Menteri Perdagangan M Lutfi bahwa meroketnya harga minyak goreng di pasaran sebagai akibat kesalahan pemerintah sendiri telah mengagetkan banyak pihak.
Di depan Komisi VI DPR pada akhir Januari kemarin, Lutfi mengatakan bahwa harga minyak goreng yang tidak wajar saat ini akibat ulah pemerintah sendiri yaitu menjalankan program B30.
BACA JUGA: DPR Sentil Mendag Terkait Komentar soal Minyak Goreng
Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyayangkan program biodiesel yang dicanangkan Presiden Jokowi justru diserang oleh menterinya sendiri.
“Pernyataan itu seperti menampar muka Presiden. Menteri Perdagangan harus diberi teguran keras. Dia sudah membuat malu Presiden,” kata Lamhot.
BACA JUGA: Besok Harga Minyak Goreng Turun Lagi, Mendag Lutfi Pesan Ini ke Produsen
Anggota Komisi VII tersebut menjelaskan bahwa kebijakan biofuel sama sekali tidak mengganggu persediaan bahan baku CPO untuk minyak goreng.
Menurutnya, penggunaan CPO untuk program B30 ini hanya menggunakan sekitar 7,3 juta liter, dan untuk minyak goreng tersedia sekitar 32 juta liter.
BACA JUGA: Mendag Buka-bukaan soal Kondisi Petani Sawit Imbas HET Minyak Goreng
“Sudah ada jatah pembagian masing-masing dan tidak saling mengganggu,” katanya. Ia menjelaskan bahwa faktor utama terletak pada tingginya harga bahan baku sawit serta sinyalir adanya ketidakbecusan dalam hal distribusi.
“Operasi pasar tidak akan efektif kalau tidak diikuti oleh pengawasan distribusi yang ketat. Dan ini yang terjadi,” jelas Lamhot.
Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Eddy Martono, sekretaris jenderal GAPKI. Ia menampik bahwa penerapan program biodiesel mengganggu pasokan atau harga minyak goreng dalam negeri.
“Yang menyebabkan harga minyak goreng tinggi memang karena harga minyak nabati internasional sedang tinggi,” jelasnya.
Eddy juga membantah bahwa pengusaha lebih suka menyuplai ke biodiesel ketimbang minyak goreng. “Program B30 itu bersifat mandatory dan volume ditentukan pemerintah,” ujarnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil