jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung akhirnya angkat bicara terkait krisis guru yang akan melanda daerah tersebut tahun ini.
Pasalnya, akan banyak guru yang memasuki masa pensiun tahun ini. Bahkan, jumlahnya sampai ribuan.
BACA JUGA: Lampung Bakal Krisis Guru Tahun Ini
Pihak BKD menyatakan sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekurangan guru di Lampung.
Namun, persoalan ini seolah minim solusi. Pemprov mengandalkan program Lampung Mengajar. Namun, kelemahan program ini, rekrutmen guru terbatas.
BACA JUGA: Pencuri Bersenpi Meregang Nyawa Diamuk Massa
Begitu juga dengan rekrutmen program guru garis depan (GGD) yang juga terbatas. Belum ada pengusulan penambahan guru lewat penerimaan CPNS reguler.
Plt. Kepala BKD Lampung Rusli Syofuan mengatakan, komunikasi dengan pemerintah pusat telah dilakukan sebelum ada pelimpahan kewenangan sektor SMA/SMK negeri ke pemprov.
BACA JUGA: Dor! Dor! Perampok Tembak Pemilik Toko Emas dan Warga
Dijelaskannya, Lampung bukan satu-satunya provinsi yang mengalami krisis guru. Persoalan ini juga terjadi di sejumlah provinsi lain.
’’Kalau persisnya saya kurang paham. Yang jelas, pusat mengetahui kondisi di daerah. Dan yang terjadi tidak hanya di Lampung," ujarnya kepada Radar Lampung (Jawa Pos Group), kemarin.
Saat ini, kata Rusli, pemprov mengantisipasi persoalan krisis guru dengan menggalakkan program Lampung Mengajar. Program ini diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung. Program tersebut digelar sejak 2014.
Tercatat, di tahun pertama peserta program hanya 40 orang. Pada 2016 ditambah 100 orang. Dan pada 2017 ditambah lagi 120 orang. Program ini menyasar daerah-daerah terpencil. ’’Ya kan ada Lampung Mengajar. Program itu dibentuk kan untuk permasalahan ini,” katanya.
Dari data yang dihimpun tim Radar Lampung pada sebelas kabupaten/kota di Lampung, jumlah guru yang pensiun pada tahun 2017 mencapai 1.053 orang.
Jumlah ini belum termasuk guru yang pensiun di Kota Bandarlampung, Lampung Utara, Waykanan, dan Lampung Selatan. Jumlah itu juga hanya untuk guru tingkat TK, SD, dan SMP, belum termasuk guru di tingkat SMA dan SMK yang telah dialihkan kewenangannya ke Pemprov Lampung.
Terkait kondisi ini, pengamat pendidikan Lampung Prof. Bujang Rahman menilai bakal terjadi malapetaka di dunia pendidikan Lampung jika tidak ada solusi yang ditempuh pemerintah pusat maupun daerah.
’’Bagaimana tidak malapetaka, jika satu guru yang pensiun itu mengajar 100 orang, berapa ratus ribu pelajar di Lampung yang tidak mendapatkan kegiatan belajar-mengajar dengan baik,” ujarnya kepada koran ini kemarin.
Seharusnya, kata dia, kondisi ini menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Sebab, ini menyangkut masa depan bangsa dan negara. ’’Memberhentikan pendidikan sama saja memberhentikan negara!” ingatnya.(red/jpg/c1/wdi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Orang Tua Pasien: Pihak RSUD DSR Bohong soal Ambulans Gratis
Redaktur & Reporter : Budi