jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah berada di garis depan untuk menghentikan kerusakan bangsa.
"Saya juga mengajak kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah ikut memperjuangkan pemikiran para pendiri bangsa dalam tata kelola pemerintahan dan ekonomi seperti dirumuskan dalam UUD 1945 naskah asli," ujar LaNyalla secara virtual saat Konferensi Pimpinan Wilayah PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur, Sabtu (17/12).
BACA JUGA: LaNyalla Kunjungi ANRI Demi Kembalinya Konstitusi UUD Naskah Asli
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, anak bangsa harus memiliki nasionalisme yang kuat.
"Waspada terhadap upaya memecah belah persatuan, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa agar tidak memiliki kesadaran," tutur LaNyalla.
BACA JUGA: Bamsoet dan LaNyalla Bicara Amendemen Konstitusi, Qodari Merespons Begini
Foto: Tim DPD
Dia mengatakan kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus menyelami kembali suasana kebatinan para pendiri bangsa ketika merumuskan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang tepat untuk bangsa ini. Sistem yang berbeda dengan demokrasi Barat dan komunisme di Timur.
BACA JUGA: DPD Menggandeng UI Mengkaji Ulang Konstitusi RI
"Sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa adalah sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengedepankan titik tekan permusyawaratan perwakilan sebagai jalan tengah yang lahir dari akal fitrah manusia," kata LaNyalla.
"Para pendiri bangsa kita bukan orang sembarangan. Mereka yang terlibat dalam BPUPKI dan PPKI berlatar beragam. Mulai dari kaum terpelajar, ulama, raja dan sultan Nusantara, hingga tokoh pergerakan dan di antara mereka juga ada tokoh-tokoh Muhammadiyah," imbuh tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu.
Menurut LaNyalla para pendiri bangsa memiliki suasana kebatinan yang sama, yaitu merasakan langsung menjadi bangsa yang terjajah, menjadi bangsa yang disebut inlander, bangsa kelas paling bawah.
"Sehingga mereka mengerti betul taksonomi Indonesia. Karena itu, gagasan-gagasan mereka dapat dibaca dalam pikiran-pikiran mereka yang hari ini masih tercatat dalam sejarah bangsa ini," tutur LaNyalla.
Dia menyampaikan, ciri utama demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah lembaga tertinggi di negara ini.
"Sehingga terjadi penjelmaan rakyat, tidak sekadar perwakilan rakyat. Untuk kemudian mereka menyusun arah perjalanan bangsa dan memilih mandataris alias petugas rakyat yang diberi mandat," katanya.
Menurut LaNyalla rumusan para pendiri bangsa yang dituangkan di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang difinalkan pada 18 Agustus 1945 sudah hilang total. Terutama sejak ada perubahan konstitusi pada 1999 hingga 2002, lebih dari 95 persen pasal-pasal di dalam konstitusi telah diganti.
LaNyalla mengajak kepada para kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk menghentikan kerusakan yang terjadi.
"Marilah hentikan ketidakadilan yang melampaui batas, karena ketidakadilan yang melampaui batas itu telah nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara. Allah tidak suka hamba-Nya yang melampaui batas," ujar LaNyalla. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan