jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah pemerintah mengucurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Program itu bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan bantuan modal usaha dengan bunga lunak.
BACA JUGA: LaNyalla: Penciptaan Enterpreneur Baru Harus menjadi Tujuan Keberadaan Kadin
Mantan ketua umum PSSI itu mengingatkan bahwa program itu harus terkoordinasi dan tersosialisasi dengan baik agar tak terjadi mis komunikasi dan interpretasi di masyarakat.
"Kebijakan ini tentunya harus terkoordinasi dengan baik dengan pihak kreditur, sehingga program tersebut implementatif. Pelaku UMKM atau koperasi yang mengajukan kredit usaha tanpa agunan mendapat informasi yang utuh, tidak simpang siur seperti yang terjadi pada restrukturisasi kredit di awal pandemi Covid-19," ucap LaNyalla dalam keterangannya, Kamis (8/4).
BACA JUGA: Dihantam Gelombang dan Badai Siklon Tropis Seroja, Sejumlah Kapal Rusak dan Karam
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu meminta agar para kreditur memberikan informasi yang lengkap kepada calon debitur mengenai prosedur pengajuan pinjaman tanpa agunan tersebut.
"Selain itu, pelaku UMKM atau koperasi perlu mendapat informasi yang lengkap mengenai pihak kreditur yang dapat memberikan KUR dengan bunga lunak serta besaran kredit," papar Senator Dapil Jawa Timur tersebut.
BACA JUGA: Penting! MenPAN-RB Beberkan 3 Skema Penyelesaian Masalah Honorer
Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berusaha untuk memberikan relaksasi kepada UMKM dengan meningkatkan program pinjaman KUR tanpa jaminan. Skema itu menjadi paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru selama masa pandemi Covid-19.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, plafon KUR tanpa agunan kini ditingkatkan dari semula Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta. Sementara untuk KUR UMKM yang semula hanya berkisar Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, ditingkatkan menjadi Rp 500 juta hingga maksimal Rp 20 miliar.
Menko Perekonomian Airlangga sebelumnya menyebut bahwa selama ini terdapat enam juta pelaku UMKM yang memiliki kredit hingga Rp 10 miliar.
Selain itu pemerintah juga memberikan target penyaluran kredit UMKM menjadi di atas 30 persen yang diharapkan tercapai pada tahun 2024. Kondisi saat ini target kredit UMKM yang disalurkan masih di kisaran 18-20 persen saja. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam