jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritik narasi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengeklaim punya data tentang mayoritas rakyat tidak suka pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan," kata LaNyalla melalui keterangan persnya, Sabtu (12/3).
BACA JUGA: Adian Napitupulu Komentari Pernyataan Luhut dan Muhaimin, Telak Banget
Menurut LaNyalla, klaim Luhut berlebihan soal banyak rakyat tidak suka pelaksanaan pemilu.
Sebab, LaNyalla menyatakan berdasar data yang dimilikinya, hanya kurang sejuta akun media sosial yang aktif berbicara tentang pesta demokrasi lima tahunan itu.
BACA JUGA: Luhut Mengeklaim Punya Data Soal Rakyat tak Tertarik Pelaksanaan Pemilu 2024
"Analisis big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia, yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai satu juta orang," beber mantan ketua umum PSSI itu.
LaNyalla mengatakan bahwa jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana sebanyak 693.289.
BACA JUGA: LaNyalla Sebut Sikap Jokowi Sudah Tegas Soal Penundaan Pemilu
Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu di Instagram dan 454 ribu di TikTok.
"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik," ungkap dia.
Sebelumnya, Luhut Binsar mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar menyatakan rakyat tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan seperti peristiwa Pemilu 2019.
Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu seperti kecebong, kampret, dan kadrun.
"Kalau di bawah menengah bawah ini itu pokoknya pengen tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di akun Deddy Corbuzier di YouTube.
Luhut mengungkapkan bahwa data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.
Rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.
"Itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa, sih. Rp 110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan, serentak. Nah, itu rakyat yang bicara," tutur Luhut.
Alumnus Akabri 1970 itu bahkan mengeklaim rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol.
"Nah, ini ceruk orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP ada yang di PKB, Golkar, kan, di mana-mana ceruk ini. Ya, nanti dilihat mana yang mau dengar suara kami," beber Luhut. (ast/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Aristo Setiawan