JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Beberapa prestasi telah ditorehkan, tetapi juga ada sejumlah kegagalanFPKB mengakui pemerintahan SBY-JK berhasil membukukan rapor biru di bidang penegakan stabilitas politik dan keamanan.
"Pertumpahan darah di Aceh berhasil dibawa ke meja perundingan, yang berujung pada perdamaian
BACA JUGA: Rakyat Tak Pilih Lagi Pemimpin Lama?
Gejolak politik di beberapa daerah berhasil diredam," demikian diungkapan Ketua FPKB Effendy Choirie dalam keterangan persnya di gedung DPR, Senayan, Selasa (6/1).Lebih lanjut dikatakan, berkat hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), angka biru juga tergurat di rapor pemerintahan SBY-JK di bidang pemberantasan korupsi
BACA JUGA: KPK Buka Perpustakaan Korupsi
Namun, noktah merah membayangi rapor pemerintahan SBY-JK di bidang penegakan hukum.Sejumlah masalah hukum krusial gagal diselesaikan seperti soal kepastian hukum terhadap dugaan korupsi oleh (alm) mantan presiden Soeharto
BACA JUGA: Operator Sisminbakum Mundur dari Depkumham
Pemerintah memang mencetak rapor biru dalam pemberantasan perjudian, human trafficking, kejahatan transnasional seperti terorisme dan narkoba.Namun, lanjut Effendy Choirie, dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang melibatkan elit-elit politik masa silam, seperti kasus Semanggi, Trisakti, penculikan dan penghilangan aktivis, pemerintah hampir tidak mempunyai prestasi yang menjanjikan"Rapor merah ini diperburuk dengan penanganan kasus lumpur Lapindo yang tidak berkesudahan," ungkap Effendy didampingi Wakil Sekretaris FPKB Muhamad Zubair(sam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rayakan Militansi, PPP Tumpengan
Redaktur : Tim Redaksi