"Belum maksimalnya pengelolaan aset yang menyebabkan kementerian/lembaga mendapatkan penilaian disclaimer dari BPK
BACA JUGA: Mantan Gubernur Sumsel Jadi Saksi Korupsi
Makanya pemerintah akan membenahi LKKL yang masih buruk itu, termasuk pembenahan pengelolaan aset K/L," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Rabu (22/10).Dalam pengelolaan ini, semua aset berupa tanah, rumah dinas, bangunan dan lainnya yang selama ini belum diinventarisasi, akan terus dilakukan
BACA JUGA: Kajagung Mutasikan Kajati Sulut
"Banyak pegawai kita yang tidak tahu menyusun neraca dan belum soal pembukuan, makanya pelaporannya amburadulMeski demikian, Menkeu menolak kalau semua K/L pengelolaan keuangannya buruk
BACA JUGA: Agung Dukung Pansus Orang Hilang
"Tidak semuanya buruk kokKan sesuai data BPK, ada 16 LKKL yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari 87 LKKL yang diperiksa selama semester I 2008," selanya. (esy)BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengesahan RUU Pilpres Mundur
Redaktur : Tim Redaksi