Hal ini diungkapkan Agus saat memberikan kata sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2011 di Kementrian Keuangan, Senin (19/9)
BACA JUGA: Sawit Indonesia Siap Bersaing dengan Malaysia
Hadir dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Boediono dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.Dijelaskan Agus, selama 8 tahun jalannya reformasi di bawah pemerintahan SBY-Boediono, penyelenggaraan akuntasi dan sistem laporan keuangan untuk transparansi publik, sudah semakin membaik
"Masih banyak masalah-masalah yang perlu kita selesaikan
BACA JUGA: Perjuangan Jatah Saham Inalum Berbau Politik
Di tingkat Pemda laporan keuangan mengalami naik turun," kata Agus.Pada tahun 2010, jumlah LKKL yang mendapat opini paling baik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebanyak 53 LKKL
BACA JUGA: Hatta Optimistis Target Lifting Tercapai
Sementara di tingkat Pemda, dari total 466 Pemda, yang mendapatkan prediket WTP tahun 2010 hanya 32 LKPD."Masalah yang perlu diselesaikan, masih banyak pungutan-pungutan di luar mekanisme, pertanggungjawaban penggunaan belanja belum memadai dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai," jelas Agus.
Untuk terus meningkatkan laporan keuangan yang baik, saat ini pengukuran pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah jelas Agus, harus berbasis akrualBerdasarkan terbitnya PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasih akrual sebagai pengganti dari PP nomor 24 tahun 2005.
"Meski secara bertahap, sistem berbasis akrual merupakan sistem akuntasi yang baik dan banyak diterapkan oleh negara-negara maju," kata Agus.
Dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada 53 Kementrian dan Lembaga dan 32 Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan laporan keuangan terbaik tahun 2010 dengan mendapatkan prediket Wajar Tanpa Pengecualian.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Diminta Tak Seenaknya Tetapkan HET Elpiji
Redaktur : Tim Redaksi