JAKARTA -- Ketidakkompakan sikap pemda mempersiapkan diri ikut mengelola PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013, disinyalir dipicu perbedaan kepentingan politikAda dugaan kuat, Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sudah merasa tidak sreg dengan langkah 10 bupati/walikota yang bersama Syamsul Arifin sudah pernah membangun kesepakatan dengan PT Toba Sejahtera milik Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan.
Luhut dikenal sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Ketum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, alias Ical
BACA JUGA: Hatta Optimistis Target Lifting Tercapai
Sumber koran ini yang merupakan tokoh penting dalam perjuangan jatah saham Inalum untuk pemda pasca 2013, menyebutkan, kepentingan Golkar yang sudah masuk ke Inalum itulah yang menyebabkan Gatot ogah-ogahan melakukan koordinasi membahas rencana pembentukan konsorsium daerah."Tapi mestinya Gatot menyampaikan saja masalah itu, agar bisa dicarikan titik temunya
Benarkah ada aroma politik dalam upaya memperjuangkan jatah saham Inalum itu? Direktur Ekesekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara membenarkannya
BACA JUGA: Pemda Diminta Tak Seenaknya Tetapkan HET Elpiji
Menurutnya, dalam banyak kasus di daerah, elemen pemda sendiri tidak kompak dalam upayanya mendapatkan jatah saham, lantaran masing-masing pihak punya kepentingan."Masing-masing pihak biasanya membawa jagoannya sendiri-sendiri
Marwan, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang konsen mengamati pengolahan sumber daya alam daerah itu, juga membenarkan bahwa memang ada permainan politik dalam kasus perebutan saham Inalum
BACA JUGA: Kebut PLTU Malut
"Tapi saya selalu mengingatkan, 10 kabupaten/kota itu, tak usahlah menggandeng swastaPercayalah, pada akhirnya si jagoan (PT Toba Sejahtera) itu yang akan lebih banyak menikmati, bukan pemdanya," ujarnya mengingatkan.Dikatakan pula, jika 10 kabupaten/kota berani "melepaskan diri " dari ikatan dengan PT Toba Sejahtera, maka langkah pemda akan menjadi kompak"Pokoknya, tak usahlah menggandeng swastaCukup 10 kabupaten/kota dan pemprov saja yang membentuk konsorsiumSekali lagi, tak usah gandeng swasta," tegasnya.
Bagaimana soal dana? Marwan meyakinkan, 10 kabupaten/kota tidak perlu takut mengalami kesulitan pendanaan"Karena prospeknya bagus, tak sulit kok cari pinjamanMinimal sahamnya 10 persen lahItu minimalToh kalau banyak-banyak juga butuh dana besarDaripada banyak-banyak, tapi yang menikmati si jagoan (swasta), ya lebih baik tak banyak tapi optimal dinikmati pemda," terang Marwan.
Berkali-kali Marwan mengingatkan bahwa kekompakan pemda sangat pentingJika belum kompak, maka akan sulit untuk membicarakan pembentukan konsorsium daerah"Kalau sudah kompak dan konsorsium terbentuk, segera menggalang lobi-lobi ke pusatKalau kompak pasti berhasil," sarannya.
Menurutnya, tiga kementrian strategis yang "wajib" untuk dilobi adalah kementrian ESDM, kemenkeu, dan kemendagri"Tapi harus solid duluJangan masing-masing membawa jagoan," ujarnya mengingatkan lagi.
Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara 10 Pemkab/Pemko di sekitar Danau Toba, Mangindar Simbolon, semakin terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo NugrohoSeperti pernah disampaikan sebelumnya, bupati Samosir itu menilai Gatot lambat bergerak.
Menurut Mangindar, jika Gatot tidak serius mengkoordinasi 10 bupati/walikota untuk mempersiapkan diri ikut mengelola PT Inalum pasca 2013, maka dampaknya bisa sangat buruk"Kita khawatir dengan persiapan Pemprov yang kita nilai kurang serius, kita khawatir kita kehilangan jatah saham Inalum," ujar Mangindar Simbolon kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/9).
Mangindar mengakui, memang pemda sudah pernah membuat kesepakatan yang diteken Pemprov saat itu masih dipimpin Gubernur Syamsul Arifin, dan 10 bupati/walikota, dengan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan sebagai pemilik PT Toba SejahteraHanya saja, kesepatan pemda dengan PT Toba Sejahtera yang sudah diteken itu belum bisa dikatakan sebagai keputusan final"Karena itu tingkatannya baru kesepakatanKarena dulu belum melibatkan DPRDKalau sudah ada persetujuan DPRD, setelah matang, baru dituangkan dalam bentuk perda," terang Mangindar beberapa waktu lalu.
Ke-10 kabupaten/kota yang ada di sekitar danau Toba yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan DairiSedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.
Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, pernah menyebutkan, pihaknya melalui PT Toba Sejahtera, telah menyiapkan US$ 700 juta atau setara Rp5,95 triliun (kurs Rp8.500 per US$) untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT InalumHanya saja, keinginan akuisisi mayoritas saham yang selama ini dikuasasi NAA itu nantinya akan dilakukan bersama-sama Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba.
Luhut menjelaskan, dana sebesar itu akan dikucurkan oleh dua bank, yakni Deutsche Bank dan BNP ParibasKomitmen pendanaan dari dua bank itu sudah dalam bentuk pernyataan tertulis(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kadin Genjot Investasi Daerah Perbatasan
Redaktur : Tim Redaksi