jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar para menteri stop berpolemik penundaan pemilu atau perpanjangan 3 periode dipuji kalangan sukarelawan.
Mereka menilai larangan itu adalah bukti Presiden Jokowi menolak perpanjangan jabatan.
BACA JUGA: Jangan Terkejut dengan Prediksi Angka Mudik Tahun Ini, Jokowi Sampai Keluarkan Perintah
Ketua Jokowi Mania Imanuel Ebenezer menegaskan penghentian narasi perpanjangan jabatan adalah kemenangan demokrasi.
"Ini bukti presiden adalah seorang yang demokratis. Meski beliau dikelilingi kaum oligarki kaya yang ingin mengedepankan kepentingan kelompoknya, Presiden tetap lugas menolak," kata Noel.
BACA JUGA: Jokowi Harusnya Tegas Menolak, Bukan Hanya Melarang Menteri Bicara Penundaan Pemilu
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi meminta agar menteri fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang dihadapi
Noel melanjutkan, pihaknya akan terus menjaga Jokowi agar tidak teradiasi pemikiran anti demokrasi orang orang Istana. Kalangan oligarki Istana inilah yang menjauhkan Jokowi dari rakyat.
BACA JUGA: Sikap Presiden Jokowi Sudah Jelas, Moeldoko Mengingatkan Sejumlah Pihak
"Jokowi harus dijaga dari pemikiran jahat. Kami kalangan sipil pro demokrasi menentang cita-cita otoritaritarian tersebut," ucap aktivis 98 ini.
Noel mengungkap ada banyak dampak dari pemikiran otoritarian memperpanjang masa jabatan presiden tersebut.
Pemerintah hanya akan mengundang kontroversi politik di kalangan pimpinan partai politik koalisinya dan para menteri dari kalangan profesional dengan propaganda isu Jokowi 3 Periode.
"Ketiganya berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri. Jadi stop sejak sekarang wacana tersebut," papar Noel. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif