JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei integritas 2011 pada tujuh instansi vertikalHasilnya, layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian menempati urutan terendah dalam hal integritas.
Wakil Ketua KPK Moch Jasin menyatakan, survei dilakukan terhadap 15 unit layanan pada tujuh instansi vertikal
BACA JUGA: Bertindak Amoral, Abraham Siap Mundur
Instansi yang disurvei antara lain Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Kementrian Agama (Kemenag), Kepolisian RI, Mahkamah Agung (MA), Kementrian Hukum dan HAM (Kemenhukham), PLN, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN)Sedangkan 15 unit layanan vertikal yang disurvei KPK antara lain pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta Pengurusan Impor Barang ( Bea Masuk) di Ditjen Bea Cukai
BACA JUGA: Mahyuddin Mengaku Jual Aset Sesuai NJOP
Keempatnya merupakan instansi di bawah Kemenkeu.Selanjutnya unit layanan lain yang disurvei adalah layanan Tambah Daya dan pemasangan sambungan baru di PLN, Peradilan Umum dan Peradilan Tilang di bawah (MA), Lembaga Pemasyarakatan di Kementrian Hukum dan HAM, pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan layanan pembuatan SIM di Kepolisian, pembuatan sertifikat dan pengukuran kadastral di BPN, pembuatan dan perpanjangan paspor di Imigrasi Kemenhukham, serta administrasi pernikahan di KUA.
Menurut Jasin, indikator penilaian dalam survei integritas unit layanan vertikal itu adalah pengalaman korupsi, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku indivisu, serta pencegahan korupsi
BACA JUGA: Amplop untuk DPRD Semarang Diduga Baru Uang Muka
"Dari survei integritas yang kita lakukan sepanjang April hingga Oktober 2011, layanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Kepolisian itu skornya terendah yaitu 5,33," ujar Jasin dalam jumpa pers tentang hasil survei integritas 2011 yang dilakukan KPK, Senin (28/11)
Selanjutnya, layanan yang disorot KPK adalah layanan pengurusan pernikahan di KUASkor unit layanan pernikahan di KUA 5.41
Sementara secara berurutan berdasar survei integritas KPK, posisi pertama hingga keempat ditempati empat instansi di Kemenkeu yaitu SP2D KPPN (7,69), penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak (7,65), layanan lelang (7,51), serta layanan izin pemasukan barang di Bea Cukai (7,03).
Selanjutnya, layanan tambah daya di PLN berada di peringkat lima dengan skor 6,66Di bawahnya ada layanan Peradilan Umum di MA dengan skor integritas 6,44.
Di peringkat tujuh, ada layanan Lembaga Pemasyarakatan Kemenhukham dengan skor 6,43Sedangkan layanan Peradilan Tilang di bawah MA berada di peringkat delapan dengan skor 6,24.
Dengan skor 6,20, layanan pembuatan SKCK di Kepolisian berada di peringkat sembilanSelanjutnya layanan pemasangan baru dan penyambungan kembali di PLN berada di peringkat 10 dengan skor 6,10.
Layanan pembuatan dan pemetaan kadastral di BPN berada di peringkat 11 dengan skor 6,09Masih di BPN, layanan pembuatan sertifikat dengan skor 6,04 berada di peringkat 12Di peringkat 13 adalah layanan pembuatan dan perpanjangan paspor di Imigrasi dengan skor 5,74.
Sedangkan di urutan ke-14 dan 15 adalah layanan administrasi pernikahan di KUA dan pembuatan SKCK di kepolisian. "Misalnya harga pembuatan SIM berapa, KUA berapa kami sudah punya datanyaKalau dia bayar lebih dari biaya resmi, maka itu masuk dalam survei kami," beber Direktur Litbang KPK Donny Muhardiansyah.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Laju Pertumbuhan Penduduk Kian Mengkhawatirkan
Redaktur : Tim Redaksi