jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan kewenangan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum (Plt ketum) Partai Golkar.
Sebab, berdasarkan undang-undang (UU) hanya ketum dan sekretaris jenderal (sekjen) definitif yang menandatangani dokumen partai politik.
BACA JUGA: Plt Ketum Golkar Kumpulkan Sayap Partai
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyarankan sebaiknya Partai Golkar menyelesaikan dinamika soal kepemimpinannya secepat mungkin sebelum proses pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 yang memerlukan verifikasi dari ketum dan sekjen yang defenitif.
"UU Pilkada dan UU Pemilu tidak membuka ruang kepemimpinan yang tidak permanen," kata mantan ketua Pansus UU Pemilu itu, Sabtu (25/11).
BACA JUGA: Lukman Edy: Kasus Novanto Harus Jadi Prioritas
Pria yang akrab disapa LE itu menjelaskan, Komisi II DPR ketika membahas UU Pilkada maupun ketika pansus menyelesaikan UU Pemilu, dengan penuh kesadaran dan sengaja membuat norma yang tegas tentang siapa yang boleh menandatangani semua dokumen kepartaian dalam pilkada maupun pemilu.
"UU menormakan harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen atau sebutan lain yang terdaftar di Menkumham," katanya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: LE: Tidak 100 Persen Keputusan Golkar Bisa Diterapkan di DPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lukman Edy Minta Surat Setnov Dicueki
Redaktur & Reporter : Boy