jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institut (IMI), HM Lukman Edy menilai rencana new normal merupakan kebijakan jalan tengah yang akan menjembatani kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
"New normal hadir sebagai kebijakan jalan tengah yang menjembatani dua arus besar, soal kesehatan dan ekonomi,” kata Lukman Edy di Jakarta, Selasa (2/6).
BACA JUGA: Ulasan Lukman Edy tentang Pembangunan Infrastruktur di Era New Normal
Hal itu disampaikannya merespons kegelisahan sosial masyarakat yang telah memuncak akibat tidak kuat menahan beban sosial dan ekonomi selama work from home (WFH), social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Semua pihak saat ini sedang mencari jalan keluar dari keterkungkungan tersebut.
BACA JUGA: Lukman Edy Puji Rencana Cak Imin Hapus Jabatan Sekjen PKB
Namun, pertanyaan pertama yang muncul adalah, mana yang lebih diutamakan, kesehatan atau ekonomi? Tentu pilihan tersebut menjadi buah simalakama.
Sebab, mengejar penanggulangan Covid-19 semata akan kebobolan ekonominya. Sebaliknya, membuka keran perekonomian semata juga bisa membuat kebobolan kesehatan masyarakat. Bahkan upaya penanggulangan Covid-19 selama ini bisa sia-sia.
BACA JUGA: IMI: New Normal Merupakan Terobosan Penyelamatan Ekonomi Nasional
“Ini betul-betul seperti buah simalakama. Mengapa? Karena masing-masing membawa konsekuensi yang tidak ringan. Kedua opsi ini berhubungan dengan nyawa manusia dengan segala konsekuensinya. Pada titik ekstremnya sama-sama tidak mengenakkan," lanjut pria yang beken disapa dengan inisial LE ini.
Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ini mengatakan, memperpanjang WFH berpotensi mengakibatkan orang mati kelaparan. Meskipun ada gerakan sosial membantu sesama, hal itu dikhawatirkan tidak bisa bertahan lama. Sedangkan membuka kembali aktivitas ekonomi mengakibatkan korban pandemi bergelimpangan.
LE mengatakan, bagi rezim kesehatan, kerja dari rumah adalah pilihan terbaik. Mereka mendesak pemerintah agar semakin ketat memberlakukan PSBB, karena ketidakpatuhan warga di beberapa daerah telah menyebabkan naiknya angka korban terpapar.
Sementara bagi rezim ekonomi telah merasakan bagaimana PSBB mengakibatkan banyak perusahaan merugi, PHK di sana sini, pertumbuhan ekonom mandek. Apabila dibiarkan maka perekonomian nasional bisa tumbang.
“Inilah yang mengakibatkan seolah tampak bahwa pemerintah tidak konsisten membuat kebijakan. Padahal masing-masing unit di pemerintahan sedang bekerja keras berusaha mengatasi pandemi covid-19 ini,” sebut mantan Anggota DPR dari PKB ini.
Nah, dengan adanya kebijakan new normal, masing-masing pihak harus menyesuaikan dan menetapkan basis dasar asumsi kebijakan, serta target pencapaian yang baru. Masyarakat pun juga begitu. Jangan lagi mengandaikan asumsi kondisi normal seperti pra covid-19.
“Semua pihak harus menyesuaikan diri dengan new normal ini. Tidak hanya instansi pemerintah, kantor-kantor, mal-mal, tetapi semua lapisan masyarakat," ucap LE.
Di dalam protokol kesehatan yang telah diedarkan pemerintah memang baru sebatas instansi, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan. Itu pun masih sebatas pengaturan sosial distancing. Pada pelaksanaannya nanti semua pihak dituntut untuk secara kreatif menyesuaikan diri dengan pola kehidupan baru.
Sebagai contoh, kantor-kantor dalam menjalani aktivitas kerjanya harus membagi karyawannya dalam kategori usia, mana yang sebaiknya WFH dengan mana yang datang ke kantor. Di sini dibutuhkan pola manajerial baru yang cerdas, agar dengan pola kerja seperti ini produktifitasnya setara dengan operasional hari-hari biasa sebelum covid-19.
Demikian juga di mal, restoran dan kafe-kafe. Di samping harus menata protokol kesehatannya, juga harus menyesuaikan irama kerja dan target penghasilan dengan cara yang lebih kreatif. Sekolah dan kampus juga seperti itu, harus berbagi jam belajar di sekolah atau kampus dengan tatap muka, dan study from home dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Mungkin pada awalnya kita belum terbiasa, masih butuh penyesuaian untuk pada akhirnya nanti menjadi budaya dan gaya hidup yang baru. Selama proses ini berlangsung juga dibutuhkan penegakan hukum yang tegas. Paling tidak selama 1 tahun ke depan sampai dengan masyarakat menjadi terbiasa," ujarnya.
"Kita butuh aparat yang tegas untuk mengingatkan, menegur bahkan memberi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Toh selama ini misalnya orang-orang Indonesia yang berlibur ke luar negeri, ke Singapura ke Eropa, mereka bisa tidak meludah di sembarang tempat, membuang sampah dengan tertib, karena mereka tahu risiko penegakan hukumnya tegas," tandas LE. (fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam