jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan anggaran Rp 5,7 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.
Anggaran itu disebut-sebut akan digunakan untuk penataan.
BACA JUGA: Gagas Majelis Ash-Shuraa, Haji Lulung Bentuk Kubu Baru di PPP?
Salah satunya adalah gedung kantor dan apartemen khusus di dekat markas wakil rakyat di Senayan, Jakarta Pusat.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani dimintai tanggapan soal ini mengatakan, yang diperlukan anggota DPR saat ini adalah gedung kantor.
Sebab, Arsul mengatakan, gedung yang sekarang ini sudah tidak layak.
BACA JUGA: Ingin Selamatkan PPP, Haji Lulung Sowan ke Hamzah Haz
“Lift beberapa kali macet, kemarin bahkan jatuh. Jadi perlu gedung lagi, supaya beban gedung ini tidak berlebihan,” kata Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8).
Menurut dia, pembangunan gedung harus menjadi prioritas. Gedung harus dibangun sesuai dengan standar pemerintahan saja.
“Lokasinya di sini kan masih bisa,” kata anggota Komisi III DPR itu.
BACA JUGA: Gelar Rapimwil Serentak, Daerah Solid Mendukung Djan Faridz
Sedangkan apartemen, kata Arsul, bukan prioritas utama jika harus dibangun. Tetap, yang utama adalah gedung kantor.
“Ruang anggota Komisi III DPR sama Kapolsek Tanah Abang atau Kapolsek Kebayoran bagus mana?” Itu saja,” tegasnya.
Selain gedung, lanjut Arsul, yang perlu dibangun adalah fasilitas-fasilitas yang layak atau standar seperti yang dimiliki lembaga lain.
Seperti gedung baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi kalau teman-teman di luar tidak pernah ke DPR menilai tidak perlu (gedung baru), ya barangkali memang tidak tahu kondisinya. Kami saja wiridan terus setiap naik lift,” ungkap Arsul. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Desak Djan Faridz Cabut Dukungan ke Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy