jpnn.com, JAKARTA - Penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, dinilai bisa membangun kepercayaan publik kepada Pemerintah.
Menurut Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, IPO PGE juga bisa membuka kesempatan masyarakat untuk turut mengawasi perusahaan.
BACA JUGA: IPO Langkah Strategis Bagi Pertamina Geothermal Energy
“Dengan begitu, IPO PGE ini bisa membangun kepercayaan publik kepada Pemerintah. Tata kelola perusahaan meningkat dan lebih transparan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi. Selain itu, IPO juga mengurangi ketergantungan kepada Penyertaan Modal Negara (PMN),” kata Trubus.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) ini menambahkan, ke depan, pola pendanaan melalui IPO juga bisa dilakukan BUMN-BUMN lain, yang saat ini masih menjadi perusahaan tertutup.
BACA JUGA: Kurir Meninggal Saat Antar Paket, BPJS Ketenagakerjaan Gerak Cepat Serahkan Hak Ahli Waris
“Saya termasuk Tim Penyusun RUU BUMN. Kalau saya lihat, arahnya memang ke sana. Dengan IPO, negara tidak terlalu banyak memberikan PMN, sehingga tidak mengganggu APBN. Intinya adalah kemandirian BUMN,” imbuh Trubus.
Melalui kemandirian tersebut, sambung Trubus, perusahaan bisa menjadi lebih leluasa dan lebih lincah.
BACA JUGA: Tak Perlu Khawatir IPO PGE, Pakar UGM: Pertamina Tetap jadi Pemegang Kendali
Didukung tata kelola yang baik termasuk penerapan prinsip transparansi sebagai mandatori, kinerja BUMN juga semakin meningkat dan bahkan bisa bersaing di tingkat global.
“Ini adalah kemandirian tanpa menghilangkan esensi bahwa PGE adalah perusahaan milik negara, karena saham yang dilepas juga sangat kecil, 25 persen. Sama sekali bukan privatisasi, karena Pertamina masih memegang kendali kebijakan perusahaan. Jadi, ruhnya, perusahaan ini tetap milik negara dengan kepercayaan publik termasuk sense of belonging yang semakin meningkat,” terang Trubus.
Melalui IPO, perusahaan seperti PGE juga akan menjadi lebih profesional.
Transparansi dan pengawasan publik bisa menekan potensi penyimpangan dan bahkan politisasi pada perusahaan.
“Kita lihat saja, banyak BUMN yang berhasil IPO. Kinerja meningkat, namun mereka tetap BUMN yang dimiliki negara. BUMN masih memainkan peran sebagai penghubung antara negara dan masyarakat,” sebutnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada