Lelang Harus Pakai E-Proc

JAKARTA – Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah menjadi salah satu bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Agar tak terjerat korupsi, KPK meminta seluruh instansi menerapkan sistem electronic procurement (e-proc) untuk tender proyek tersebut.

”Pengadaan barang dan jasa memang masih belum sehat

BACA JUGA: Pembekuan Aset Tommy Diputus 9 Januari

Tahun depan kami minta semua departemen bisa memiliki sistem e-procurement itu,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar kepada Jawa Pos.

Sistem itu, kata Haryono, cukup efektif untuk mengurangi pertemuan langsung antara rekanan dan panitia pengadaanKarena itu, departemen pemerintah harus memprioritaskan program tersebut

BACA JUGA: MA Paling Jeblok, KPK Terbaik

”Departemen bisa minta bantuan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) untuk perbaikan itu,” terangnya.

Prioritas lain, ungkap Haryono, KPK akan menelisik model pengelolaan potensi sumber daya alam serta program berbasis kesejahteraan masyarakatSelama ini, terang dia, KPK sudah meminta BP Migas memperbaiki sistem pengeloaan keuangan dalam tenggat enam bulan

BACA JUGA: KPK Incar Menteri Agama

”Pengelolaan sumber daya alam juga jadi prioritas kamiKarena uang negara dari sektor itu berlimpah,” jelasnya.

Di samping itu, KPK akan memelototi uang negara yang dikucurkan untuk program kesejahteraanMisalnya, untuk kesehatan dan pendidikan”Korupsi yang terjadi di sektor kesehatan itu sistematik,” jelasnya.

Demikian halnya bidang pendidikanTahun depan 20 persen APBN akan dikucurkan di sektor ituTentu sekolah juga akan mendapatkan guyuran dana tidak sedikit”Yang menjadi persoalan, sekolah belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang memadaiKami nanti turun ke sana,” ujar mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu.

Prioritas terakhir, kata Haryono, adalah bidang reformasi birokrasiKPK akan memfokuskan lima departemen dan lima pemerintah daerah yang harus melakukan reformasi birokrasi”Tapi, mana saja belum bisa saya sebutkanIni tengah dalam pengkajian,” jelasnya.

Menurut Haryono, reformasi birokrasi di departemen pemerintah harus terfokus pada peningkatan kinerja”Remunerasi adalah urutan terakhir,” jelasnyaSelama ini, reformasi di sejumlah departemen mengutamakan peningkatan tunjangan, namun kinerja nol besar.

Sementara terhadap lima pemerintah daerah itu, ungkap dia, reformasi birokrasi harus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik”Jangan ngomong dulu soal remunerasi kalau pelayanan publik belum oke,” ucapnya. (git/nw)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ginandjar Galang Senator Dukung Capres Tertentu