jpnn.com - JAKARTA – Musisi Ahmad Dhani kemarin sekitar pukul 12.30 WIB mendatangi gedung DPR. Ketika itu persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menghadirkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan belum dimulai. Dhani yang tiba di gedung Nusantara III DPR langsung bergegas menuju lantai 3 tempat Novanto berkantor.
Di sana, Dhani melakukan pertemuan tertutup dengan Novanto yang didampingi kuasa hukumnya Firman Wijaya. Usai pertemuan, Dhani menyatakan dukungan morilnya kepada Novanto dalam kasus Freeport.
BACA JUGA: Kita Harus Benar-benar Lawan Ini Kasus
Dhani menyebut media massa atau siapapun tokoh tidak berhak untuk menghakimi Novanto. Nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, atau aktivis sosial Romo Benny Susetyo disebutnya menghakimi Novanto.
"Media atau siapapun itu Pak Mahfud MD, Benny Susetyo yang menghakimi Pak Setnov sama saja ngelihat diduga maling terus digebukin. Saya pernah diduga maling, saya enggak terima," kata Dhani.
BACA JUGA: Internal MKD Panas, Akbar Faizal Ancang-ancang Serang Balik
Menurut Dhani, saat ini isu yang paling krusial adalah menentukan legalitas isi rekaman percakapan antara Novanto, pengusaha M Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. MKD menurut Dhani harus berani memastikan posisi rekaman itu.
"Bukti rekaman ini ilegal atau tidak ilegal. Kalau tidak ilegal, katakan tidak ilegal, tidak perlu takut desakan masyarakat atas opini masyarakat. Jadi, dalam hal ini MKD tak boleh jadi banci. Harus jadi pemberani," ujar pentolan grup Dewa 19 itu.
BACA JUGA: Tanda-tanda MKD Sayang Papa Novanto
Dhani mengingatkan kepada MKD agar bisa menjadi lembaga etik yang obyektif. Dalam arti, semua keputusan harus diambil berdasar fakta yang ada. Dia juga meminta semua pihak agar menghormati proses di MKD.
"Saya lihat kondisinya ada beberapa orang yang main hakim sendiri. Padahal ada MKD. Tapi, MKD harus tegas sebagai orang yang kita anggap mulia kan. Katakanlah kebenaran kalau itu benar," sebutnya.
Kegaduhan yang terjadi, tuding Dhani, disebabkan Presiden Jokowi yang tidak tegas terhadap pembantu alias menterinya. Dhani menilai, jika tegas, Jokowi bisa mencegah Menteri ESDM Sudirman Said untuk melaporkan kasus itu ke MKD.
"Gonjang-ganjing ini harus diakui kita tidak punya pemimpin yang tegas. Kalau punya presiden tegas, hal ini tidak akan terjadi," tandasnya. (bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Penyidik KPK Turun ke Medan
Redaktur : Tim Redaksi