jpnn.com - BATAM - Ratusan tenaga kontrak Satpol PP Kota Batam, Kepulauan Riau berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam, Rabu (14/9) pagi. Mereka menuntut kejelasan status di institusi tersebut dan meminta gaji segera dibayarkan.
Sebelumnya, lima perwakilan tenaga kontrak Satpol PP Batam bertemu dengan Wali Kota Batam serta pejabat lainnya. Di sana mereka menyampaikan semua keluh kesah mereka, termasuk tentang kejelasan status di Satpol PP Batam.
BACA JUGA: Buset! Kerugian Negara Lewat Pelabuhan Ini Capai Rp 200 Miliar
Sebab sudah beberapa tahun jadi petugas Satpol, status mereka tak kunjung jelas, bahkan tak menerima gaji. Padahal untuk masuk sebagai tenaga kontrak, mereka harus mengeluarkan uang puluhan juta dan membayarkannya kepada oknum pegawai Satpol PP Batam.
"Saya direkrut tahun 2014 lalu pada gelombang tiga. Namun hingga kini status saya tak jelas," ujar Marsal mewakili ratusan rekan seperjuangannya yang lain seperti diberitakan batampos (Jawa Pos Group) hari ini (15/9).
BACA JUGA: Gimana Nih, Peredaran Narkoba Makin Mengerikan
Sejak masuk dirinya sudah diberi janji untuk status tenaga kontrak. Namun hingga kini, bukan hanya status yang tak jelas, tapi juga gaji mereka.
"Ini titik kesabaran kami. Kami tak tahan lagi, makanya turun ke sini. Soalnya dari kemarin kami selalu diberi janji, namun janji itu palsu," jelas Marsal lagi.
BACA JUGA: Bikin Pengunjung Keder, Penjagaan Lapas Diperketat
Bahkan lanjutnya, beberapa waktu lalu mereka juga dibagi tugas berjaga di 12 Kecamatan. Mirisnya, di sana mereka tak ada pos. Mereka ditempatkan dibawah pohon selama beberapa bulan.
"Kami ditempatkan di bawah pohon dan sebagian dibentuk sebagai pasukan khusus untuk tim terpadu," sebutnya.
Karena itu, dalam pertemuan itu dirinya meminta agar Wali Kota Batam bisa memberi kejelasan status mereka sebagai tenaga kontrak. Ia juga meminta agar gaji mereka dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah -perubahan (APBDP) tahun 2016.
"Kita ingin kejelasan status. Soalnya selama ini kami sudah melalui proses yang cukup berat. Kami juga sudah mengeluarkan uang untuk ini," beber Marshal.
Ditempat yang sama, Rio rekan Marsal juga mengatakan perekrutan mereka sudah diketahui Muhammad Rudi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Walikota Batam. Sehingga ia mempertanyakan kenapa ada unsur pembiaran dari Rudi jika memang perekrutan itu menyalahi.
"Satpol PP saat itu ada dibawah naugan Wakil Walikota Batam. Bapak pastinya sudah tahu karena Kasad (Hendri) merupakan bawahan bapak (Rudi),” jelasnya lagi.(she/rng/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Punya Dokumen Resmi, WN Tiongkok Nekat Kerja di Pontianak
Redaktur : Tim Redaksi