jpnn.com - JAKARTA - Putusan Mahkamah Partai Golkar semestinya dapat menyelesaikan kemelut dualisme kepengurusan yang ada di tubuh Beringin. Sekaligus diharapkan menjadi langkah agar partai yang lahir di era orde baru itu tidak pecah.
"Walaupun sulit, MPG mestinya peka terhadap kondisi partai agar tidak berkeping-keping," kata Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto, kepada JPNN, Selasa (3/3).
BACA JUGA: Luhut Mulai Jalankan Peran Besar, Bawahi Sejumlah Menteri
Dengan putusan MPG yang memenangkan Kubu Ancol, lanjut Heri, ada beberapa dampak yang dialami Partai Golkar. Pertama, kubu munas Bali tidak akan menerima keputusan tersebut dan akan ada upaya hukum lanjutan ke Mahkamah Agung karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
"Itu artinya versi kepengurusan Munas Bali persoalan Golkar belum selesai walau sudah ada putusan MPG," katanya.
BACA JUGA: Belum Umumkan Kelulusan CPNS, Tunggu TKB Kelar
Upaya hukum ini, jelas akan berimplikasi politik yakni Golkar tidak serta merta dapat mengikuti agenda politik dalam waktu dekat misalnya Pilkada, karena berlarut-larutnya persoalan ini.
Kedua, Golkar terancam perpecahan lebih jauh, karena bisa saja memicu perpindahan kader-kader golkar khususnya di daerah yang mau maju pilkada ke partai lain.
BACA JUGA: Agun: Ical Harus Ikut ke Kubu Ancol
"Itu artinya, Golkar akan kehilangan banyak kekuatan politik lokal karena persoalan ini," tegasnya.
Ketiga, kemungkinan lain bisa saja menjadi stimuli munculnya parpol baru, walaupun dalam putusan MPG tidak membolehkan. Namun bagi yang kalah selalu ada cara untuk melampiaskan kekalahan dan mencari jalan untuk tetap eksis dalam politik.
"Artinya, putusan MPG yang menyatakan yang menang harus mengakomodir yang kalah bisa menjadi sia-sia," ujarnya.
Keempat, dengan putusan ini keberadaan Koalisi Merah Putih menjadi terancam. Artinya ini menjadi awal bahwa keberadaan koalisi permanen bernama KMP yang penopang utamanya adalah Golkar akan bubar.
"Jika ini menjadi kenyataan, maka konstalasi politik nasional akan berubah," papar Heri.
Menurut dia, tentu gerilya politik berikutnya kubu Ancol adalah merapat ke pemerintah. Selain itu, kata dia, akan ada upaya melakukan strategi untuk mendekati presiden dan wakil presiden agar kader mereka diakomodir masuk kabinet, jika ada reshufle kebinet kerja.
Kelima, upaya untuk menyatukan dualisme kepengurusan dengan putusan memenangkan satu kubu bukanlah perkara mudah.
"Tentu ada yang sakit hati, itu rumus sakit hati tentu tidak akan masuk dalam akomodasi politik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Heri menegaskan, putusan ini akan berdampak bagi Golkar. Kata dia, partai yang dilahirkan dari awal orba ini diambang lilitan konflik panjang.
"Dan ini sejarah pertama konflik yang mengancam keberadaan Golkar sebagai partai besar di negeri ini," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Senator Curiga Pelimpahan Kasus BG karena Pesanan
Redaktur : Tim Redaksi