jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah setidaknya perlu memegang lima kunci dalam memitigasi dan mengendalikan utang pemerintah.
Pasalnya, menurut Bhima, utang pemerintah saat ini naik signifikan dan menimbulkan kekhawatiran.
BACA JUGA: Ada Konsekuensi Gawat Jika Utang Pemerintah Dibiarkan, Pak Didik Beberkan Fakta Berat
"Mitigasi utang biar tidak bertambah adalah pertama, melakukan negosiasi utang dengan segera," kata Bhima di Jakarta, Sabtu (26/6).
Bhima mengatakan negosiasi untuk melakukan penangguhan pembayaran utang bisa dilakukan dalam konteks bencana pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Ekonom Prediksi Target Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Meleset
Saat ini, kata dia, Indonesia memiliki beban utang yang berat dengan bunga Rp 373 triliun per tahun.
"Tetapi Indonesia dapat meminta keringanan kepada kreditur agar pembayaran bunga utangnya ditunda hingga 2022 atau 2023," bebernya.
BACA JUGA: Ekonom: Ancaman Resesi dapat Terjadi di Sepanjang 2021
Kedua, pemerintah bisa menaikkan rasio pajak, salah satunya berupa peningkatan kepatuhan pajak.
Ketiga ialah mengenai insentif pajak sebaiknya dihentikan, khususnya pada sektor-sektor yang telah diberi stimulus, namun belum efektif.
Keempat yaitu mempersempit ruang perilaku koruptif dalam penegakan aturan perpajakan karena dapat merugikan penerimaan pajak.
"Itu juga merugikan penerimaan pajak yang ujungnya beban antara penambahan utang dengan kewajiban pembayaran utangnya menjadi semakin berat," tegasnya.
Terakhir, lanjut Bhima, pemerintah dapat melakukan penghematan secara lebih ketat terhadap belanja-belanja yang bersifat birokratis.
Bhima menyebut, salah satunya belanja pegawai dan barang.
"Belanja yang tidak urgent seperti perjalanan dinas bisa dipangkas karena ruang fiskal itu juga harus dijaga agar masih tetap bisa melakukan belanja-belanja lain yang lebih urgent," ujarnya.
Bhima menjelaskan permasalahan dalam pengelolaan utang selama ini bukan mengenai penambahan jumlahnya.
Namun, terkait produktivitas dari utang itu untuk menghasilkan valuta asing (valas) yang lebih besar.
"Apalagi, utangnya diterbitkan dalam bentuk utang luar negeri maka utang luar negeri harus dibayar dengan USD dengan valas," katanya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan seharusnya pemerintah lebih bisa mendorong sektor-sektor penghasil valas seperti ekspor dan devisa dari tenaga kerja.
"Itu yang seharusnya didorong sekarang. Jadi, selama ini, itu yang menjadi masalah," ujar Bhima Yudhistira. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia