jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni prihatin dengan bencana alam yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 di tanah air.
Lisda menyatakan penanggulangan bencana akan menjadi maksimal jika dilaksanakan secara bergotong royong oleh semua elemen masyarakat.
BACA JUGA: Lisda Hendrajoni: Usulan Pembubaran Kemensos Bukan Solusi Memberantas Korupsi
“Jangan biarkan pemerintah, aparat keamanan, dan pihak terkait saja yang menghadapi semua bencana tersebut. Setiap elemen masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan, sehingga penanganan dapat cepat terlaksana,” kata Lisda saat meninjau penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, beberapa hari yang lalu.
Lisda juga mengapresiasi cepatnya respons pihak keamanan dan BPBD dalam penanggulangan bencana, mulai dari proses evakuasi hingga setelah bencana, selalu berada di garda terdepan.
BACA JUGA: Lisda Hendrajoni: PP Kebiri Kimia Harus jadi Momok Menyeramkan Bagi Pelaku
“Saya melihat langsung bagaimana koordinasi antara pemerintah dan sukarelawan dalam penanggulangan bencana longsor yang terjadi di sini. Kami pribadi mengapresiasi kinerja dari pihak keamanan baik itu dari TNI maupun Polri serta pihak BNPB atau BPBD melalui Tagana di daerah yang selalu berada di garda terdepan, dalam penanggulangan bencana.,” ungkapnya.
Lisda menambahkan kepada seluruh petugas terutama yang berada di pengungsian agar menata lokasi, sehingga protokol kesehatan tetap terjaga dan tidak menjadi klaster baru Covid-19.
BACA JUGA: Paus Fransiskus Khusus Mendoakan Bencana Alam di Indonesia
“Karena masih dalam pandemi, penanganan tentu akan lebih sulit. Teruatama agar terhindar dari klaster-klaster perlu adanya penataan lokasi pengungsian dan penampungan sehingga protokol kesehatan tetap terlaksana, agar tidak mengakibatkan klaster baru,” ujar Lisda.
Dia berharap kepada pemerintah agar melakukan pemetaan daerah yang rawan bencana dan kemungkinan yang terburuk yang timbul, sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan jatuhnya korban yang lebih banyak.
Selain itu, juga perlu diatur tata ruang pemukiman bagi warga yang berada di lokasi rawan bencana, dengan tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan pada lokasi-lokasi yang disinyalir rawan terjadinya bencana.
“Izin mendirikan bangunan harus memperhatikan dampak lingkungan dan dampak bencana bagi bangunan terutama kawasan pemukiman. Hal ini tentunya untuk memperkecil timbulnya korban jiwa, saat terjadinya bencana,” kata Srikandi NasDem tersebut.
Lisda juga berpesan kepada masyarakat agar menyadari bahwa Indonesia negeri yang akrab dengan bencana, sehingga segala kemungkinan bisa saja terjadi.
Oleh karena itu perlu peran masyarakat untuk tetap menjaga alam, dan tidak melakukan kegiatan yang merusak alam sehingga mengundang terjadinya bencana.
“Bersahabat dengan alam tidak bermaksud menyerah pada bencana tetapi mensiasati agar tetap survive dan menghindari jatuhnya korban jiwa saat bencana terjadi,” pungkas Lisda. (*/adk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Adek