BACA JUGA: Ilmu Kebal Hilang, Pemain Debus Tewas
Karyawan industri produsen gas itu masih trauma dengan aksi pendudukan warga dan mahasiswaBACA JUGA: KUDUS : Kasus Pencabulan Merajalela
Wajo pun berubah menjadi kota gelap-gulita.Kepala Bagian Pengelola PT EEES Bambang SF kepada Fajar menjelaskan, pihaknya harus mendapatkan jaminan tertulis pelaksanaan operasi terbebas dari intimidasi dari pihak manapun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wajo
BACA JUGA: Pembahasan Ibukota Provinsi Kaltara Bakal Alot
Hasilnya akan dikonsultasikan ke Deputi Pengendalian Operasional BP Migas dan Kepala Divisi Operasional Lapangan di Jakarta," kata Bambang, Minggu 2 Mei.Ia mengaku, pihak PT EEES hanyalah operator dari industri yang adaPenentu kebijakan terkait pengoperasian kembali adalah BM Migas"Setelah kita laporkan kepada BM Migas di Jakarta dan mengatakan pengoperasian kembali, maka PT EEES akan beroperasi kembali," ungkapnyaSejauh ini, PT EEES belum mengantongi surat jaminan dari Pemkab Wajo terkait jaminan operasi terbebas dari intimidasi dari pihak luar.
Bambang menambahkan, keselamatan karyawan dalam prinsip pengoperasian industri adalah yang paling utamaApalagi bagian-bagian industri ketika tidak dalam kondisi stabil maka akan sangat berbahaya dan mengancam keselamatan karyawan"Makanya karyawan membutuhkan ketenangan dalam bekerja, bebas dari intimidasi yang membebani mental karyawan untuk menjalankan inudstri dengan lancar," tandasnya
Operasi produsen gas itu dihentikan menyusul perundingan antara BP Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi dan Presiden PT EEES dengan Pemerintah Kabupaten Wajo kembali menemui jalan buntuPadahal, kemarin menjadi deadline industri gas yang terletak di Gilireng itu memberikan jawaban kepada warga dan mahasiswa yang menduduki PT EEES sejak Kamis 29 April lalu.
Perundingan antara Pemkab Wajo dengan BP Migas dan PT EEES, Jumat 30 April, digelar di kantor bupati WajoPertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru digelar tengah malam, sekira pukul 23.00 witaHadir pada perundingan itu, Kepala BP Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi Bahari Abbas, Presiden PT EEES Andi Riyanto, Kasubdin PAM BP Migas Joko Warsito, dan Kepala Bagian Pengelola PT EEES Bambang SF.
:TERKAIT Sayangnya pertemuan yang dihadiri beberapa pimpinan SKPD kembali gagal membuahkan hasilBP Migas tetap ngotot, permintaan royalti bagi hasil sepenuhnya
menjadi kebijakan Depertemen Keuangan dan BP Migas Pusat. Pertemuan berlangsung panas, terlebih bupati Wajo yang akrab disapa Andi Bur tersinggung dengan pernyataan Bahari Abbas yang menuding orang nomor satu di Wajo itu tidak memahami substansi pembagian bagi hasil antara PT EEES dengan Pemkab Wajo
Pernyataan ini menyulut kemarahan Andi Bur dan meminta Polres Wajo menahan keempat utusan BP Migas dan PT EEES ituKetakutan, Bahari Abbas meminta maaf atas pernyataan yang menyinggung mantan Sekkab Wajo ituBahkan, Abbas berlutut di hadapan Andi Burhanuddin Unru sebagai ekspresi maafSetelah itu, perwakilan BP Migas dan PT EEES dibiarkan meninggalkan kantor bupati Wajo sekira pukul 24.00 waktu setempat
Sementara di lokasi PT EEES, massa gabungan mahasiswa dan warga perlahan meninggalkan lokasi setelah melakukan pendudukan selama dua hariRibuan massa mulai bubar setelah bupati Wajo mendatangi lokasiDi depan ribuan demonstran, Andi Bur memaparkan hasil pertemuannya dengan pihak BP Migas yang digelar malam sebelumnya
"Saya harapkan agar warga meninggalkan lokasi PT EEESKita kembali memberikan kesempatan kepada BP Migas untuk merealisasikan 12 persen bagi hasil untuk daerah penghasil dari keberadaan PT Energy di Wajo sampai 6 Mei mendatang," tegasnya, Sabtu 1 MeiAndi Bur mengatakan, 6 Mei mendatang menjadi batas terakhir BP Migas memberian keputusan bagi hasil kepada Wajo sebagai daerah penghasil gasKendati massa telah meninggalkan penghasil gas yang telah beroperasi selama 13 tahun di Wajo ituNamun, ratusan aparat kepolisian tetap bersiaga di PT EEES.(slm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TASIK: 2 Tahanan Pencabulan Dinikahkan dengan Korban
Redaktur : Auri Jaya