JAKARTA - Kesepakatan menjadikan Tanjung Selor, ibukota Kabupaten Bulungan sebagai calon ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang kini tengah diperjuangkan 5 daerah di Kalimantan Timur, diperkirakan bakal banyak mendapat penentangan saat dibahas Komisi II DPR RI maupun pemerintah nantinyaAlasan utamanya, pembangunan Tanjung Selor dinilai jauh tertinggal dibanding Kota Tarakan, yang juga bersama Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung, menjadi daerah pengusul Kaltara.
Kalau ibukota Kaltara-nya Tanjung Selor, tingkat kesulitannya seratus persen
BACA JUGA: TASIK: 2 Tahanan Pencabulan Dinikahkan dengan Korban
Kalau Tarakan paling 30-40 persen, ucap anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mayjen TNI (Purn) Ferry TinggogoyBACA JUGA: BOGOR: 145 Sekdes Gagal Jadi PNS
Sebelum ke Kaltara, tim DPD beranggotakan 9 orang sempat bertemu Sekprov Kaltim Irianto LambrieTingkat kesulitan yang dimaksud Ferry adalah banyaknya infrastruktur yang belum tersedia di Tanjung Selor
BACA JUGA: TEGAL: Pungli di Sekolah Hingga Rp400 Ribu
"Di Bulungan itu, hotel bintang satu aja nggak adaBeda dengan Tarakan yang sudah punya hotel bintang empatPelabuhan tak ada masalah, airport tak masalah, kantor juga tak masalah," tambahnya.Dengan kondisi seperti ini, lanjut Ferry, pemerintah pusat dipastikan akan banyak berhitung untung rugi jika Tanjung Selor tetap diusulkan sebagai ibukota KaltaraHal serupa dikemukakan Ketua Sub Komite I DPD RI (bidang pemekaran daerah) AdharianiMenurut dia, daerah pengusul Kaltara harus punya agumen kuat sehingga bisa menjawab secara logis kenapa mengajukan Tanjung Selor sebagai ibukota.
"Kita serahkan ke tim 19 (tim independen pembentukan Kaltara, Red.)Kajian politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam-nya harus jelas lagi," tambah anggota DPD pemilihan Kalimantan Selatan iniPendapat berbeda dikemukan anggota DPD pemilihan Kaltim, Luther KombongMenurut Luther, selain alasan historis sebagai daerah induk, Tanjung Selor dipilih karena diprediksi bisa lebih cepat berkembangSalah satunya karena memiliki akses transportasi darat ke Samarinda bahkan Malaysia"Begitu Kaltara disetujui, saya yakin banyak investor tertarik untuk membangun Tanjung Selor," katanya.
Bagi Luther, mempersoalkan daerah mana yang paling layak sebagai ibu kota Kaltara berarti mundur kembaliPasalnya, kelima daerah pengusul sudah sepakatYang jadi persoalan sekarang apakah mereka siap menyisihkan sebagian pendapatannya untuk pembangunan ibukotaMereka juga harus ikut mencari investor atau bantuan pemerintah agar Tanjung Selor bisa cepat memiliki fasilitas infra struktur memadaiKaltim sebagai daerah induk, tambah Luther, selayaknya ikut mengucurkan dana lebih besar bukan Rp 10 miliar per tahun seperti yang dikemukakan Gubernur Suwarna AF (waktu itu).
Paling tidak sepuluh persen dari APBD Kaltim saat ini (Rp 5,7 triliun), timpal FerryDiharapkan, Selasa pekan depan hasil peninjauan Kaltara ini bisa disampaikan ke pimpinan DPD, untuk dijadikan bahan pembahasan paripurna DPDJika disetujui paripurna bisa secepatnya direkomendasikan ke DPR sebagai inisiatif DPDDesakan agar Tanjung Selor tetap menjadi ibukota Kaltara dikemukan kembali oleh pendemo dan Bupati Bulungan Budiman Arifin saat menerima rombongan DPDAlasan utama mereka, Bulungan adalah daerah induk 4 daerah pemekaran lain, sehingga layak terpilih menjadi ibukota KaltaraBulungan juga telah menyediakan lahan ratusan haktare untuk kawasan perkantoran Kaltara. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dituduh Simpan Ganja, Pasutri Buta Divonis 18 Tahun
Redaktur : Soetomo Samsu