jpnn.com, JAKARTA - Aktivitas presiden dan menterinya yang menggelar family gathering bersamaan dengan pemadaman listrik dinilai sebagai peristiwa sosial yang bertentangan.
Satu sisi elite pemerintahan sedang bersenang-senang di Istana Kepresidenan Bogor, satu sisi lainnya masyarakat menderita akibat pemadaman listrik itu.
BACA JUGA: Apakah Listrik Padam 10 Jam Berkaitan dengan Urusan Kursi Jabatan?
"Aktivitas presiden yang justru dalam kondisi menyenangkan, bisa jadi kepekaan pejabat publik sudah hilang. Kondisi hari ini, publik tidak bisa menolak pemadaman listrik, tetapi paling tidak pejabat publik harus sanggup tunjukkan jika mereka bersama kesulitan warganya," kata pengamat politik Dedi Kurnia kepada JPNN.com, Minggu (4/8).
BACA JUGA : Alamak!! Mati Lampu, Internet Tak Bisa, KRL Pun Tak Beroperasi
BACA JUGA: Mau Tahu Jumlah Kerugian PLN akibat Listrik Padam 10 Jam?
Dedi melanjutkan, presiden ataupun menteri dan pejabat publik lainnya, seharusnya memiliki kesalehan politik sekaligus sosial.
Yakni merasa selalu diperlukan warga negara, dan merasa di bawah bayang-bayang beban warga negara, bukan sebaliknya.
BACA JUGA: PLN Juga Belum Tahu Penyebab Listrik Padam
"Hilangnya kesalehan politik itu, bisa saja karena presiden menganggap dirinya sebagai pimpinan tertinggi dari para pejabat negara lainnya, sehingga warga negara tidak dapat berinteraksi secara langsung, terutama dalam interaksi emosional. Imbasnya, jika ada kebutuhan publik yang harus terlayani, presiden dengan mudah mengalihkan itu pada pejabat lain," jelas dia.
BACA JUGA : Jabodetabek Mati Lampu, Ini Kata PLN
Peneliti politik dari Universitas Telkom Bandung ini mengatakan, pemadaman listrik di Pulau Jawa sampai Bali harusnya disertai dengan pemberitahuan kepada khalayak. Dedi mengatakan peringatan itu bisa membuat masyarakat maklum atas pemadaman listrik.
Namun, karena pemadaman ini murni kesalahan teknis PLN, maka hal itu bisa disimpulkan sebagai buruknya manajemen di perusahaan listrik negara tersebut
"Cukup menguatkan indikasi buruknya tata kelola PLN, bahkan BUMN sekaligus, terlebih tidak ada pejabat publik yang sigap mengambil tanggung jawab, sekurang-kurangnya memberikan pemakluman dan kompensasi atas keteledoran ini," tutur Dedi.
Seperti diketahui, pemadaman listrik di Pulau Jawa dan Bali terjadi pada Minggu (4/8). Khusus di Jakarta, pemadaman listrik dirasakan sekitar pukul 11.00.
Sejumlah akses transportasi umum seperti KRL, MRT, bandara dan pelabuhan mengalami gangguan atas pemadaman itu.
Bahkan fasilitas umum seperti lampu lalu lintas dan penerangan jalan di wilayah Jabodetabek mati akibat pemadaman listrik tersebut.
Sementara di Istana Kepresidenan Bogor, sore, para menteri Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla menghabiskan waktu bersama dalam acara family gathering bertajuk "Solidaritas Tanpa Batas".
Tidak hanya yang aktif, para mantan menteri juga diundang hadir. Di antaranya bekas menteri yang hadir adalah mantan Mendikbud Anies Baswedan dan keluarga, bekas Mensos Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Andrinov Chaniago, eks Kapolri Jenderal (Purn) Polisi Badrodin Haiti dan lainnya.
Sejumlah perlombaan digelar dalam acara itu, di antaranya makan kerupuk dan main bola menggunakan kain sarung. (tan/jpnn)
Pak Jokowi Sudah Terlanjur Kecewa:
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Sebut Listrik Padam pada Minggu Tergolong Langka, Mirip 1997
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga