Lonjakan Suara PSI Tidak Wajar, Pengamat Dorong Sirekap Dihentikan Total

Selasa, 05 Maret 2024 – 18:48 WIB
Pengamat politik Ray Rangkuti. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyebutkan lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 melonjak secara tidak wajar.

Ray mendorong agar Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikembangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu dihentikan total.

BACA JUGA: Begini Kalimat Menko Polhukam Hadi Merespons Lonjakan Suara PSI

Menurut dia, Sirekap menimbulkan kekisruhan, sehingga dia menyarankan KPU untuk menayangkan hasil perhitungan suara secara manual untuk memudahkan para calon anggota legislatif (Caleg) memantau perolehan suara masing-masing melalui C Hasil.

“Saya belum bisa pastikan kenaikan suara PSI sebagai penggelembungan, tetapi ada lonjakan suara dalam situasi tidak wajar, apakah memang kenaikan ini berdasarkan hal yang wajar atau tidak wajar, ini masih perlu dicermati,” ujar Ray dalam keterangannya, Selasa (5/3).

BACA JUGA: Soal Dugaan Penggelembungan Suara PSI, Ketua KPU NTB Bilang Begini

Ray menuturkan kenaikan jumlah perolehan suara PSI yang signifikan itu bisa karena kesengajaan atau kesalahan teknis.

Bila jumlah suara meningkat karena kesengajaan akan menjadi bahaya besar. Sementara itu, jika persoalan teknis maka yang bermasalah adalah mesin Sirekap belum berjalan.

BACA JUGA: Formappi: PSI Dituduh Manipulasi, tetapi Partai Lain Melonjak Dianggap Biasa Saja

Soal perhitungan Sirekap yang kerap menimbulkan persoalan, menurut Ray, bisa saja dibawa dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

“Benar atau tidak abuse of power terjadi pada Pemilu 2024 termasuk pemilu legislatif,” kata dia.

Selain mengusulkan pemberhentian total Sirekap, Ray berpendapat agar tidak terjadi kekacauan dan potensi kecurangan pada perhitungan berjenjang (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK), sebaiknya perhitungan suara di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) langsung masuk ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Sistem perhitungan berjenjang justru memperlambat perhitungan suara, dan berpotensi terjadi kecurangan. Oleh karena itu tidak perlu ada PPK,” tuturnya.

Diketahui, PSI mendapat 3,13 atau jumlah suara 2.404.203 Pada saat bersamaan, suara PPP 3.082.517 atau 4,01 persen. (mcr4/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler