LSM Kecam Dewan Penyelamat Bangsa

JAKARTA - Keterlibatan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Dewan Penyelamat Bangsa (Depan) yang dideklarasikan Kamis (10/2), di gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikecam oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) karena dianggap telah menyalahi peran dan fungsi mereka sebagai anggota dewan.

"Keterlibatan sejumlah anggota dewan itu sudah mengarah pada kegiatan ekstra-parlementer yang lebih tepat dilakukan oleh publik, bukan pejabat negara," kata Ketua Umum People Aspiration Center (Peace), Habib Ahmad Shahab, di Jakarta, Selasa (15/2).

"Gerakan mereka yang tergabung dalam Depan itu sudah menjurus kepada melawan pemerintahan yang sah, yang dipilih langsung oleh rakyatDPR dan DPD adalah pejabat negara yang harus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat negara," ujar Shahab.

Shahab menyebut, sejumlah anggota DPR dan DPD itu bahkan telah ikut melakukan 'perlawanan' kepada pemerintah bersama publik yang menilai pemerintah berbohong, tidak tegas dan peragu

BACA JUGA: Kapolri Dinilai Gagal Ciptakan Keamanan

Padahal katanya, mereka dibiayai/digaji dan diberi fasilitas oleh negara.

Lebih jauh Shahab mengatakan, sebagai pejabat negara, seluruh anggota DPR memiliki kewajiban konstitusional memikul
tanggungjawab negara, memperbaiki kebobrokan seperti yang dihujatkan para elit politik"Kalau ada gagasan ingin menyelamatkan negara, mengapa tidak dibahas di parlemen? Mengapa harus melalui ekstra-parlemen?" tanya Shahab.

"Kalau mau melakukan aksi ekstra-parlemen, maka anggota DPR dan DPD itu harus melepaskan atribut dan status mereka sebagai anggota parlemen, biar bisa bergerak sebagai kekuatan civil society," katanyaa lagi.

Ditegaskan Shahab, kalau bicara menyelamatkan negara, siapa yang mau diselamatkan dan siapa yang memberikan mandat pendeklarasian 'Dewan Penyelamat Negara' itu? "Apakah reprensentatif, atau hanya para elitis yang tidak pernah berjuang dan mengatasnamakan rakyat?" tanya Shahab lagi.

"Kalau ada aksi di luar parlemen, itu tidak menjadi soal

BACA JUGA: Diduga Terkait Korupsi, Sibua Lolos jadi Calon Bupati

Masalah baru timbul jika yang melakukan aksi ekstra-parlemen itu anggota parlemen, dengan mengatakan Indonesia negara gagalSebagai anggota DPR dan DPD, bicara harus hati-hati

BACA JUGA: Kader PPP Minta SBY Copot SDA

Jangan bikin bingung rakyat kecil," tegas Shahab.

Sejumlah anggota dewan yang tampak hadir dalam deklarasi itu sendiri (saat itu), antara lain adalah Efendy Choirie dan Lily Chadidjah Wahid dari PKBJuga, ada La Ode Ida (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rieke Diah Pitaloka dari PDIP, serta para mantan anggota DPR seperti Permadi(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Urus SK Pengangkatan Kada Tak Perlu Calo