Luhut Menyindir KPK Lagi, Tajam

Rabu, 28 Desember 2022 – 14:42 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyindir operasi tangkap tangan (OTT).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengatakan di negara-negara maju hampir tidak ada lagi OTT. Dia pun membandingkan dengan Indonesia.

BACA JUGA: Luhut Menyindir soal OTT, Firli Bahuri: KPK Tidak Tunduk kepada Siapa pun!

Masalah OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat disinggung Luhut beberapa waktu lalu, di mana dia menyebut OTT bukan metode yang bagus.

Menurutnya kala itu, solusi terbaik ialah dengan penerapan digitalisasi.

BACA JUGA: Doni Salmanan, Divonis 4 Tahun Penjara, Ditempatkan di Sel Pengamanan Khusus, Lihat Tuh

"Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara-negara yang bermartabat, negara yang maju, itu membangun sistem digitalisasi," katanya dalam Green Port Awards 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Luhut memberi contoh digitalisasi yang telah diterapkan di sektor pelabuhan di mana kini para vendor tidak ada lagi yang membayar secara tunai.

BACA JUGA: Kronologi Duel Polisi Berujung Maut di SPN Polda Riau, Aiptu Ruslan Tewas Mengerikan

"Semua sudah digitalisasi. Jadi, itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan saat ini dunia telah betul-betul dikendalikan oleh teknologi. Ia pun mengajak pemangku kepentingan di pelabuhan, khususnya, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus membangun sistem digitalisasi.

"Bukan soal berani atau tidak nangkap OTT, ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus. Tetapi, kan, kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja' kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," katanya.

Luhut mengungkapkan pemerintah pun saat ini terus membangun digitalisasi di berbagai sektor untuk bisa mengurangi peluang korupsi.

Menurutnya, sistem digital akan menangkal terbukanya peluang perbuatan tidak terpuji itu.

"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada lagi yang OTT. Kenapa itu bisa, karena sistemnya bagus. Nah kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," ungkapnya.

Pengembangan ekosistem digital, lanjut Luhut, juga akan mendorong efisiensi. Salah satunya dengan implementasi green and smart port di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

Dia juga menargetkan sebanyak 149 pelabuhan di Indonesia akan dapat menerapkan ekosistem ramah lingkungan dan terintegasi secara digital pada 2024 mendatang menyusul 14 pelabuhan yang sudah menerapkannya tahun ini.

"Inilah membangun satu ekosistem kita bernegara sehingga negara ini jangan jadi negara yang drama. Drama karena Anda senang lihat orang OTT-OTT. Karena ekosistem kita tidak bagus. Sekarang ekosistem itu dibangunkan. Jadi jangan membuat persepsi, memotong-motong apa yang ingin pemerintah lakukan. Pemerintah ingin melakukan efisiensi dengan digitalisasi, tadi bangun smart port, bangun juga green port. Ini penting," tuturnya. (antara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Kubu di Keraton Surakarta Terlibat Bentrok, Banyak yang Terluka


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler