jpnn.com - TURUT menjaga stabilitas ekonomi dan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM termasuk tanggung jawab yang diemban Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Berikut lanjutan wawancara Jawa Pos dengan Luhut, Selasa (7/6), sebelum dia melakukan kunjungan kerja ke Australia.
Sejauh mana perkembangan tax amnesty?
BACA JUGA: Daripada Blokir Google, Lebih Baik Bentuk Polisi Cyber
Jalan, insya Allah bisa selesailah bulan ini.
Yakin bisa tuntas dalam masa sidang ini?
BACA JUGA: Papa Novanto Beri Menteri-menterinya Waktu 100 Hari
Ya harus selesai, kalau tidak selesai, kita repot juga. Saya berharap beres. Sebab, secara praktik beres, kok. Materinya juga sudah beres. Ya, wajarlah kalau ada perbedaan kepentingan dalam pembahasan di parlemen.
Dukungan Partai Golkar ke pemerintah akan berpengaruh terhadap pembahasan tax amnesty ini di parlemen?
BACA JUGA: Bisnis Vending Machine Diyakini Cepat Balik Modal
Hahahaha...Iya kami berharap begitu. Sebagai perekat perbedaan begitulah...
Begitu mendesaknya tax amnesty ini untuk negara?
Sangat...sangat. Kami juga baru saja membahas apa yang harus dilakukan pasca disahkannya tax amnesty ini. Intinya, kita akan terus berupaya memperbesar jumlah pembayar pajak.
Penerimaan pajak kita kan jauh dari target?
Bukan hanya masalah tax sebenarnya. Tapi, ini juga berkaitan dengan lesunya ekonomi global. Dampaknya begitu berpengaruh.
Pihak yang pro terhadap tax amnesty berharap ada penyesuaian, bagaimana soal ini?
Iya kita lakukan itu, cuma akan ada sedikit kenaikan.
Bicara soal pajak, nama Bapak sempat dikaitkan dengan dokumen Panama Papers. Penegasan saja, memang Bapak pernah memiliki perusahaan yang disebut dalam dokumen tersebut?
(Diam sejenak, garis mukanya tampak murung). Panama Papers itu tidak ada. Ceritanya kan begini, saya di-interview majalah Tempo. Saya bilang tidak tahu tentang dokumen itu. Saya tidak pernah merasa mendaftarkan SPV (special purpose vehicle) di situ. Pada 2006 saya belum punya banyak duit. Jadi, tak terpikirkan melakukan begituan.
Bapak sudah pastikan semuanya tidak benar?
Sudah, sudah saya cek berulang. Saya cek alamat saya di dokumen itu, ternyata salah. Saya cek juga ternyata tidak ada transaksi dan pada 2008 perusahaan itu sudah ditutup. Sebelum berita tersebut muncul, saya bertanya ke wartawannya, kalau tidak ada transaksi dan sudah tutup, apakah saya mesti wajib mendaftarkan pajak? Wartawan itu menjawab tidak. Eh lah kok keluarnya seperti itu.
Bapak merasa dirugikan dengan itu?
Iya itu tidak fair. Saya tidak masalah dikritik, tapi yang ada faktanya dan bisa dipertanggungjawabkan, dong. Saya pernah juga dikabarkan berseberangan dengan Pak SS (Sudirman Said, menteri ESDM, Red). Padahal, saya tidak ada apa-apa dengan beliau. Pernah juga dikaitkan ”papa minta saham”. Padahal, saya orang yang pertama dan konsisten mengusulkan kepada presiden agar jangan mau berunding sebelum 2019. Ngapain saya minta saham, bego apa? Kan itu tercatat di New York Stock Exchange.
Bicara soal ’’papa minta saham”, kita selalu ingat dengan Papua. Ngomong-ngomong bagaimana kondisi keamanan Papua saat ini. Sepertinya sekarang lebih kondusif?
Iya, itu karena sekarang penanganan Papua lebih holistik. Kementerian-kementerian sekarang sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sendiri-sendiri. Semuanya terpadu. Kalau dulu di Papua tidak ada penanganan diplomasi yang ofensif, sekarang itu dilakukan. Kami juga memanfaatkan pejuang-pejuang NKRI di Papua untuk turun ambil bagian. Kita bangunkan mereka.
Kalau soal penanganan HAM di sana?
Masalah HAM itu paling krisis. Sekarang penanganan HAM di sana kami buka. Kami bikin kajian yang dipimpin Pak Indriyanto Seno Adji (pakar hukum pidana, mantan pimpinan KPK, Red). Semua pihak kami undang untuk melihat prosesnya dan membedah masalah di sana. Dulu mereka menyerukan ada 22 kasus pelanggaran berat HAM. Ternyata setelah dibedah, teman-teman di Papua sepakat yang disebut pelanggaran berat HAM di sana hanya tiga kasus. Kami ingin tuntaskan itu bersama Komnas HAM, pemda, dan kepala suku di sana. Insya Allah tuntas.
Bagaimana menunjukkan ini ke dunia internasional?
Kita undang mereka untuk melihat prosesnya. Duta besar PNG (Papua Nugini, Red), Fiji, dan Solomon Island. Kita tunjukkan langsung bahwa kita tidak main-main dan tak ada rekayasa. (Saat wawancara ini Luhut hendak berangkat ke Australia untuk membicarakan perkembangan penanganan HAM Papua).
Berarti setelah ini gerakan-gerakan separatis akan hilang dengan sendirinya?
Kalau soal itu, bisa saja orang bikin. Tapi, sekarang kita berupaya tunjukkan ke dunia internasional bahwa kita serius menyelesaikan persoalan di Papua. Bukan kita tidak punya dosa, kita pasti punya dosa. Yang berbuat dosa juga mungkin bukan hanya kita. Tapi, kalau kita salah dan ada yang harus ditindak, ya kita tindak. (gun/c7/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Teroris Siapkan Tiga Bom Ngeri, Kena Cahaya Langsung Bluaaar!
Redaktur : Tim Redaksi