Lukas Enembe Tersangka di KPK, Tokoh Adat Papua Sampaikan Permintaan Serius

Rabu, 19 Oktober 2022 – 11:07 WIB
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat melihat kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe di Koya Tengah Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (28/9/2022) siang.. Foto: Kuasa hukum Gubernur Papua.

jpnn.com, JAKARTA - Pemimpin adat (Ondoafi) dari Tanah Tabi di Papua Yanto Eluay meminta pemerintah pusat memberikan atensi terhadap pelayanan publik di provinsi itu.

Menurut Yanto, pelayanan masyarakat di sana terkendala setelah Gubernur Papua Lukas Enembe yang tersangka di KPK menderita sakit.

BACA JUGA: Cek Kesehatan Lukas Enembe, KPK Segera Bentuk Tim

"Masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan pemerintah," ujar Yanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (18/10).

Tokoh adat Papua itu meminta pemerintah pusat menunjuk penjabat untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik di Papua.

BACA JUGA: Kasus Lukas Enembe, KPK Panggil Sekda Papua

Dengan demikian, Lukas Enembe dapat fokus memulihkan kesehatan untuk menghadapi pemeriksaan oleh penyidik KPK.

"Saat ini Lukas Enembe sudah menjadi tersangka, beliau sedang sakit yang cukup berkepanjangan, saya kira pemerintah pusat sudah bisa mengambil langkah-langkah demi pelayanan kepada publik," tuturnya.

BACA JUGA: Pengacara Lukas Enembe Klaim Ketua KPK Bakal Terbang ke Papua

Yanto menegaskan masyarakat adat Papua mendukung langkah hukum yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Lukas Enembe dan siapa pun yang terlibat penyelewengan keuangan negara.

"Saya boleh katakan seluruh komunitas masyarakat adat Papua mendukung penegakan hukum terhadap anak Papua, siapa pun dia," ujar Yanto Eluay.

Selain itu, dia menyesalkan tindakan Dewan Adat Papua (DAP) yang mengukuhkan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua.

"Yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua terkait pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar bagi tujuh wilayah adat di Papua merupakan suatu tindakan yang melecehkan dan merusak tatanan adat Papua," katanya menegaskan.

Yanto mengatakan pengangkatan seseorang menjadi kepala Suku Besar Papua harus didasari kriteria tertentu, seperti harus memiliki silsilah atau garis keturunan kepala suku, tidak asal mengukuhkan seseorang karena suatu kepentingan tertentu.

Hal itu menurutnya penting karena seorang pemimpin harus menjadi panutan. Segala perilakunya menjadi teladan.

"Kalau moralitasnya, perilakunya kurang baik, bagaimana bisa menjadi pimpinan adat dan menjadi panutan bagi masyarakat adat yang dipimpinnya,” kata Yanto. (antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Orang dari Manado Akan Bersaksi untuk Richard Eliezer, Ferdy Sambo cs Siap-Siap Saja


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler