jpnn.com, JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu diyakini tidak akan kembali molor, setelah sebelumnya beberapa kali mundur dari target awal rampung pada 28 April lalu.
Menurut Ketua Panitia Khusus Lukman Edy, jika pada rapat pansus yang digelar Selasa (13/6) mendatang tidak ditemukan kata musyawarah, maka lima isu krusial yang belum diputuskan akan dilakukan voting di tingkat pansus.
BACA JUGA: 5 Isu Belum Rampung, Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Tetap Optimistis
"Jadi hari Selasa mendatang adalah final, tidak akan ditunda-tunda lagi. Mudah-mudahan dalam empat hari ini ada paket yang bisa disepakati bersama. Kalau tidak ya kami voting," ujar Lukman pada diskusi 'Menakar Kualitas Pemilu Melalui RUU Penyelenggaraan Pemilu' yang digelar Pokja Wartawan Kemendagri di Jakarta, Jumat (9/6) petang.
Meski demikian Lukman mengaku sedikit bingung ketika nantinya harus dilakukan voting. Terutama terkait isu presidential threshold (PT). Pasalnya, jika dilakukan voting maka pemerintah tidak mungkin dapat ambil bagian. Sementara usulan agar syarat PT 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara hasil pemilu nasional, datang dari pemerintah.
BACA JUGA: Walah, Pengambilan Keputusan Isu Krusial RUU Pemilu Tertunda Lagi
"Apalagi usulan presidential threshold variasinya banyak, pendukungnya agak imbang. Kalau misal di voting itu dominan yang mendukung syarat 20-25, saya tutup mata ketuk palu. Tapi kalau 0 persen dominan bagaimana," ucap Lukman.
Terhadap kondisi ini menurut Lukman, perlu ada pembicaraan dengan fraksi-fraksi yang ada di Pansus RUU Pemilu. Meski demikian politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tetap meyakini RUU Penyelenggaraan Pemilu dapat rampung Selasa mendatang.
BACA JUGA: Pansus RUU Pemilu Lobi Soal Alokasi Kursi Tambahan
"Dari hari ini sampai Senin (12/6) rapat tim sinkronisasi, Selasa (13/6) rapat kerja untuk mengambil kesimpulan di tingkat pansus. Rabu (14/6) semua hasil bersih yang sudah disinkronkan dibagikan ke masing-masing fraksi, untuk penandatanganan naskah RUU. Kemudian Senin (19/6) rapat paripurna," pungkas Lukman.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Negara tak Membiayai Saksi Parpol
Redaktur & Reporter : Ken Girsang