jpnn.com, JAKARTA - Persoalan alokasi 15 kursi tambahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih belum disepakti. Bahkan empat isu krusial lainnya dalam RUU Pemilu juga belum dituntaskan.
Isu krusial itu adalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas bagi partai untuk mengajukan calon presiden (presidential threshold), sistem pemilu dan konversi suara menjadi kursi. Rapat Pansus RUU Pemilu dengan pemerintah pada Kamis (8/6) malam di gedung DPR berakhir di forum lobi.
BACA JUGA: Pansus RUU Pemilu Lobi Soal Alokasi Kursi Tambahan
Itu pun hanya untuk dua isu. Yakni penentuan sistem pemilu apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup, atau proporsional terbuka terbatas serta penentuan distribusi 15 kursi.
Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edi mengatakan, setelah melakukan lobi kurang lebih dua jam, masih ada hal yang harus diperbaiki. Misalnya, distribusi daerah pemilihan (dapil) yang masih harus diperbaiki karena ada masalah jumlah penduduk.
BACA JUGA: Anak Buah SBY Harapkan Jokowi Kumpulkan Semua Ketum Parpol
"Kami berikan tugas kembali ke pemerintah karena ada koreksi jumlah penduduk," kata Lukman sebelum menutup rapat.
Kedua, lanjut dia, masih ada harga kursi yang terlalu mahal dibanding lain seperti di Sulawesi Barat (Sulbar). Karenanya, Pansus meminta pemerintah melakukan penggitungan ulang.
BACA JUGA: Pemerintah Usul Presidential Threshold 25 Persen Suara Nasional
"Sulbar itu satu kursi di atas 510 ribu. Sedangkan daerah lain di bawah itu," katanya.
Selain itu, kata Lukman, Pansus RUU Pemilu juga menghormati adanya keinginan fraksi-fraksi yang ingin lobi menyeluruh terhadap lima isu krusial yang belum tuntas itu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, rapat akan dilanjutkan Selasa (13/6) nanti untuk pengambilan keputusan.
"Jadi kami akan putuskan sekaligus satu paket, tidak per item lagi. Walaupun dalam proses lobi pembahasannya item per item," kata Lukman.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, paling lambat Selasa (13/6) nanti sudah harus ada keputusan. Meskipun komunikasi lintas fraksi belum menemukan kesepakatan, keputusan harus diambil terkait lima isu krusial di RUU Pemilu itu.
"Selasa nanti sudah harus ada keputusan. Kalau tidak musyawarah mufakat maka dilakukan voting," kata Yandri di sela-sela rapat. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Negara tak Membiayai Saksi Parpol
Redaktur & Reporter : Boy