Luluk PKB: Ada Capres yang Bilang Demokrasi Mahal, akan Dibongkar dalam Hak Angket

jpnn.com, JAKARTA - Legislator DPR Luluk Nur Hamidah menganggap wacana mewujudkan hak angket sejalan dengan keresahan seorang capres yang mengungkapkan demokrasi di Indonesia berantakan dan mahal.

Awalnya, Luluk merasa percaya diri sejumlah fraksi di parlemen bisa mewujudkan wacana hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

BACA JUGA: Wacana Hak Angket Pemilu 2024 Mencuat, Ketum Projo: Kecurangan Dari Mana?

Sebab, kata dia, beberapa anggota fraksi di DPR yang mewakili partai sudah menyatakan kesepakatan mengajukan hak angket.

"Beberapa fraksi berbeda sudah menyatakan kesepakatannya dan tentu saya melihat itu artinya bahwa dukungan dari fraksi masing masing-masing makin kuat," kata Luluk menjawab awak media, Kamis (14/3).

BACA JUGA: Navigasi Pendidikan Setelah Pemilu 2024

Legislator Daerah Pemilihan IV Jawa Tengah itu mengatakan fraksi di DPR RI bahkan sedang menyusun naskah akademis terhadap rencana pengajuan hak angket.

Luluk melanjutkan PKB di sisi lain juga mendengar aspirasi tokoh masyarakat, ahli, dan pakar sebelum mengajukan hak angket.

BACA JUGA: Agus Rahardjo ke Bawaslu, Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu

Menurutnya, aspirasi dari masyarakat menyatakan hak angket perlu berjalan demi memperbaiki sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

"Poinnya ini hajatan bersama sebagai upaya untuk memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi agar menjadi lebih jauh kuat lebih sehat dan sekaligus lebih martabat," ungkap Luluk.

Terlebih lagi, kata alumnus Universitas Indonesia (UI) itu, seorang capres pernah menyebut demokrasi di tanah air berantakan dan mahal.

Angket, kata dia, bakal membongkar segala hal yang membuat demokrasi di Indonesia seperti disebut capres dengan diksi berantakan dan mahal.

"Ada capres yang mengatakan bahwa demokrasi sangat lelah sangat jorok dan mahal. Ini yang harus kita bongkar di hak angket. Kenapa demokrasi kita yang di usianya sudah seharusnya matang, tetapi melelahkan dan mahal," kata Luluk.

Eks Ketum PB Kopri PMII itu mengatakan demokrasi yang mahal tidak boleh dinormalisasi sehingga wacana angket tak usah dilakukan.

"Jangan dianggap kewajaran dalam berdemokrasi karena demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran integritas dan juga menjunjung etika moral," kata dia.

Sebelumnya, capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyatakan demokrasi di Indonesia masih berantakan dan membutuhkan biaya sangat mahal. 

"Demokrasi itu sangat-sangat berantakan, demokrasi itu sangat-sangat mahal," ujar Prabowo saat memberikan sambutan pada Mandiri Investment Forum, Selasa (5/2). (ast/jpnn)