Lulung Minta Jokowi tak Campuri Urusan PPP

Minggu, 26 Oktober 2014 – 09:24 WIB
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menjelang pengumuman kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dua kandidat calon menteri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dan Suharso Monoarfa mendapat aksi penolakan dari kalangan internal.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana membeberkan, Romahurmuziy alias Romy yang menjadi ketua umum PPP hasil Muktamar tandingan lalu masih tersangkut dugaan korupsi lampu hama.

BACA JUGA: Jokowi Diingatkan tak Sembarangan Pilih Mensesneg

Sementara, Suharso sendiri memiliki track record yang buruk sehingga tidak layak untuk duduk kembali di kursi menteri.

"Kami menolak keras masuknya dua kandidat menteri Jokowi yang berasal dari PPP. Karena keduanya merupakan orang-orang yang masuk kategori bermasalah," beber Lulung dalam keterangannya kepada redaksi RMOL, Sabtu malam (25/10).

BACA JUGA: Gayatri Wailissa, Ikon Anti Minder

Menurutnya, persoalan internal partai Kabah yang masih bergulir hendaknya dihormati oleh semua pihak, termasuk juga Presiden Jokowi.

Dengan memasukkan dua kader dalam bursa calon menteri periode 2014-2019, pemerintahan Jokowi sudah sampai kategori mencampuri urusan internal PPP.

BACA JUGA: Kok Tanyanya Apakah Berminat jadi Menteri?

"Kami mengimbau pemerintahan Jokowi tidak menyeret-nyeret persoalan internal kami dalam proses seleksi kabinet. Karena persoalan ini sangat sensitif bagi internal PPP," jelas Lulung.

Lebih lanjut, wakil ketua DPRD DKI itu menilai dengan memasukkan dua kader PPP sebagai kandidat menteri sebagai upaya pemihakan pemerintah pada salah satu kubu yang saat ini berseteru.

"Kalau sudah memasukan dua nama itu, berarti pemerintah sudah mendukung salah satu kubu. Itu sangat kita sesalkan," tegas Lulung.

Direncanakan, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri pengisi kabinet pada Minggu (26/10) sore.

Presiden juga meminta agar media dan publik tidak lagi meributkan soal label merah dan kuning yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beberapa kandidat menteri. (ian/RMOL)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Menperin : Saya Sih Tidak Berharap


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler