jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) meyakini ada konspirasi besar untuk melindungi Gubernur Basuki T Purnama. Hal itu terlihat dari keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo tidak memberhentikan sementara gubernur yang akrab disapa Ahok itu.
Politikus PPP yang akrab disapa Haji Lulung tersebut menilai pemerintah sangat berpihak kepada Ahok. Sampai-sampai berani tidak menjalankan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
BACA JUGA: DPRD DKI Ogah Bahas dengan Eksekutif, Ahok Bilang..
"Presiden saat dilantik mengambil sumpah untuk menjalankan undang-undang. Presiden kerap menyebut hukum adalah panglima tertinggi. Kok sekarang tidak menjalankan undang-undang," kata Lulung, Senin (13/2).
Menurutnya, sikap pemerintah yang tidak menjalankan hukum dapat berimbas kepada keresahan masyarakat. Apalagi bila hukum hanya tajam ke masyarakat ketika masyarakat menyalahi aturan.
BACA JUGA: Kembali Menjabat, Ahok Dinilai Sebagai Peringatan Dini
"Apabila Ahok tetap menjadi gubernur, kebijakan yang akan dikeluarkan Ahok dinilai tidak memiliki legitimasi," ujar Lulung.
Sebagai wakil rakyat dan mitra eksekutif di pemerintahan daerah, Ketua DPW PPP DKI ini meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengeluarkan surat pemberhentian Ahok menjadi gubernur tanpa perlu menunggu tuntutan.
BACA JUGA: Sudahlah Pak Tjahjo, Tak Usah Pasang Badan demi Ahok
Sebab, kata Lulung, apabila dibiarkan menjadi gubernur sampai Oktober 2017 nanti, segala kebijakan yang dikeluarkan tidak memiliki legitimasi. Dampaknya kinerja birokrasi tidak berjalan kondusif dan berujung pada penyerapan anggaran yang inkonstitusional. (ipk/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Tak Perlu Lempar Bola ke Mahkamah Agung
Redaktur & Reporter : Adil