jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim berharap para menteri di Kabinet Indonesia Maju menaati perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak lagi menyuarakan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut dia, semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang berbicara soal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, dan masa jabatan presiden tiga periode. "Saya tentu berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet,” kata Luqman Hakim di Jakarta, Rabu (6/4).
BACA JUGA: Konsolidasi Nasional Pimpinan FPKS, Tolak Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Menurutnya, perintah Presiden Jokowi itu juga bermakna agar manuver-manuver, mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden tiga periode harus dihentikan,dengan mengupayakan cipta kondisi untuk amendemen UUD NRI 1945.
Luqman menilai pernyataan Presiden Jokowi sudah tepat, yakni agar seluruh energi bangsa harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.
BACA JUGA: Ada Demo Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi di DPR, Polisi Sigap, Jalan Bisa Jadi Ditutup
"Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.
Luqman mengatakan bahwa perintah presiden kepada para menteri kabinet melengkapi sikap Jokowi yang menolak jabatan presiden tiga periode yang telah disampaikan beberapa kali sebelumnya.
BACA JUGA: Jokowi Seharusnya Tegas Menolak, Bukan Hanya Melarang Menteri Bicara Penundaan Pemilu
Oleh karena itu, kata dia, perintah Presiden Jokowi pantas mendapatkan apresiasi.
Menurutnya, ketegasan Jokowi sudah dinanti-nanti rakyat Indonesia.
"Semoga perintah Presiden Jokowi menjadi 'batu nisan' dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden tiga periode," katanya.
Politikus PKB itu menyebutkan salah satu pekerjaan penting adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu, dan DKPP.
Selain itu, lanjut dia, perlu secepatnya memastikan adanya alokasi APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang seharusnya mulai Juni 2022.
Sebelumnya, Jokowi meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak lagi menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal resmi Sekretariat Presiden di YouTube, Rabu (6/4).
Presiden Jokowi meminta jajaran menteri dan kepala lembaga nonkementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing, terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.
"Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," katanya.
Ini bukan kali pertama Jokowi menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Sebelumnya, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3), Presiden Jokowi mengatakan bahwa semua pihak harus menaati konstitusi. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi