MA Ingatkan Priyo: Jangan Campuri Kewenangan Presiden

JAKARTA - Wakil  Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie juga angkat suara soal usulan reshuffle kabinet yang digulirkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo  Budi SantosoMarzuki mengingatkan agar Golkar tidak terlalu jauh mengintervensi wilayah kewenangan presiden

BACA JUGA: Tifatul Pasrah Kepada Presiden

Dalam hal ini, sikap Priyo Budi Santoso tidak bisa merepresentasi sikap partai.
           
“Sikap mendorong-dorong pemerintah dan SBY untuk melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang mendapatkan rapor merah saya yakini hanyalah merupakan pernyataan pribadi,” paparnyaMarzuki menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogratif presiden yang tidak bisa dicampuri oleh partai manapun lebih-lebih oleh individu

BACA JUGA: Rapor Merah versus Ambisi Reshuffle Kabinet

Dalam hal ini dia meluruskan, UKP4 adalah unit kerja yang bekerja untuk presiden, bukan untuk selain presidenJadi, menurutnya UKP4 bukan bertugas untuk memberi pertimbangan kepada DPR maupun parpol

BACA JUGA: Kemendagri Jangan Campuri Tahapan Pilkada

Karenanya tidak cukup alasan bagi siapapun untuk menekan-nekan presiden terkait hal ini.
           
Lalu bagaimana dengan rencana presiden sendiri untuk mereshuffle menteri-menterinya? Marzuki menilai, kalau mau jujur waktu setengah tahun bekerja sebenarnya belum waktunya dilakukan reshuffle kabinetEvaluasi yang mengarah pada penggantian posisi menteri menurutnya baru wajar dilakukan setidak-tidaknya setelah setahun bekerja.
           
Terpisah, Wasekjen DPP PPP Romahurmuzy mengatakan, parameter evaluasi yang dapat mengindikasikan seorang menteri dinyatakan memiliki rapor merah atau tidak, harus diukur dengan akselerasi program percepatan pembangunan secara nasionalJika memang dari program-program tersebut ditemukan angka merah di satu dua kementerian, baru bisa dijadikan alat ukur kinerja oleh presiden“Tapi  ini kan tergantung SBY sebagai userJika SBY berpikir bahwa perlu mereshuffle, maka tentunya dia akan melakukanJika ini yang terjadi tentu alat pengukur kinerja itu tidak menjadi penting lagi,” tandasnya. 
           
Romy-sapaan Romahurmuzy justru secara terbuka mengimbau kepada Partai Golkar, jika memang merasa posisi kursi yang diberikan kurang, sebaiknya hal itu dibicarakan langsung dengan SBY sebagai presiden dan tidak perlu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan gejolak baru“Minta saja langsung pada presidenPak Ical dan Presiden sosok yang sangat dekat secara pribadiKeduanya memiliki hubungan baik saya kira dengan mudah bisa menyampaikan hal itu,” pungkasnya(did)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 18 Warga Suku Terasing Ditangkap