Tifatul Pasrah Kepada Presiden

JAKARTA -  Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengaku tidak terlalu ambil pusing soal adanya reshuffle terkait laporan  dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan bahwa kementriannya mendapat raport merahMenurutnya, reshuffle adalah sepenuhnya wewenang Presiden SBY

BACA JUGA: Rapor Merah versus Ambisi Reshuffle Kabinet

“Soal reshuffle kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang punya kewenangan,” kata Tifatul.

Menurutnya, penilaian UKP4 itu didasari atas tidak terlaksanananya satu program dari sekian banyak program kementrian yang sudah berhasil berhasil dilaksanakanYakni program e-pendidikan yang pilot project nya ada di DIY.

 “Itu adalah bantuan Loan dari Jepang

BACA JUGA: Kemendagri Jangan Campuri Tahapan Pilkada

Dengan perantaraan JIACA, yakni lembaga independen dari JepangMemang program itu sedikit meleset

BACA JUGA: 18 Warga Suku Terasing Ditangkap

seharusnya selesai Juni, tapi belum selesai karena pihak Jepang dan JIACA menentukan prosedur-prosedur standar mereka yang tidak bisa kita abaikan,” ujar Tifatul tanpa menyebutkan prosedur yang dimaksud itu.

Namun, Tifatul mengaku senang bahwa saat ini permasalahan dengan JIACA itu telah terselesaikanSehingga ia memperkirakan di akhir juni, program e-pendidikan itu bisa dirasakan oleh masyarakat“Insya Allah Juli selesai,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ia pun menegaskan bahwa lporan dari UKP4 itu hanya satu masalah agenda yang tidak terlesaikan dari 5 agenda program kerjasama dengan Jepang“Ada 4 program Loan yang lainnya suksesHanya 1 yang meleset,” ungkapnya bersemangat.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyampaikan agar dilakukan reshuffle kabinet berdasar laporan UKP4Dari laporan UKP4 tercatat sejumlah 49 sub kementrian dari 3 kementrian yakni Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian PU, dan Kementrian Komunikasi dan Informasi mendapat rapor merah(dil)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Konflik Penguasa Vs Keturunan Raja Picu Kisruh Pilkada