BACA JUGA: Kemendagri Jangan Campuri Tahapan Pilkada
Kini, kedua partai koalisi ini malah balik mempertanyakan kualitas para menteri dari Partai Golkar yang juga ikut duduk di Kabinet Indonesia (KIB) jilid II.“Kalau memang ada reshuffle, belum tentu itu dikenakan pada menteri PAN
BACA JUGA: 18 Warga Suku Terasing Ditangkap
Sekarang yang menjadi pertanyaan memangnya kinerja dari Golkar cemerlang apa?” kata politisi PAN Teguh Juwarno, dengan nada bertanya.Menurut Teguh , pihaknya tidak mempermasalahkan usulan Priyo tersebut
BACA JUGA: Konflik Penguasa Vs Keturunan Raja Picu Kisruh Pilkada
Teguh yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR meminta agar Presiden SBY tidak hanya mengandalkan hasil kajian UKP4“Kalau Presiden mau obyektif, presiden juga harus mendengar publik itu bagaimana mempersepsi menteri-menterinya,” ujar mantan presenter salah satu stasiun tv swasta nasional itu.:TERKAIT Teguh mengatakan, penilaian yang diberikan UKP4 itu tidak sepenuhnya dipersepsikan sama oleh masyarakatKarenanya, Teguh masih optimis kalau penilaian masyarakat terhadap meteri yang berasal dari PAN seperti Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan masih baik
“Parameter persepsi masyarakat juga menjadi penilaian terhadap kualitas kinerja seorang menteri. Yakni, dimana manfaat dari kinerjanyanya dirasakan oleh masyarakatJadi, laporan UKP4 itu menurut saya sebagai pemicu agar para menteri bisa bekerja lebih baik lagiBukan menjadi dasar untuk dilakukan reshfulle,” tukasnya.
Dalam pandangan Teguh, kualifikasi raport merah dari UKP4 karena rencana kegiatan kementerian yang belum jalan tidak bisa dijadikan faktor raport menteri tersebut merah“Jadi lebih pada persoalan aspek (perspektif)Gimana program mau dijalankan, lah wong dananya belum turun,” tuturnya. Hal senada dijelaskan salah satu Ketua DPP PAN Bimar Arya SugiartoMenurutnya, kualitas menteri-menteri dari PAN masih rata-rata“Menurut saya, kader PAN yang ada di kabinet itu luar biasaCapaiannya di atas rata-rata,” kata Bima .
Menurut Bima, PAN tidak akan berburuk sangka atau berpikiran negatif atas evaluasi dari lembaga pimpinan Kuntoro Mangkusubroto ituMaka itu, PAN tidak terlalu merespons jauh atas isu perombakan kabinet“Itu kan baru laporan UKP4Setahu saya, tidak ada rapor merah, kuning, atau biruJadi perlu diverifikasi terlebih dulu,” ujar mantan Direktur Eksekutif Charta Politika ini.
Terkait usulan Golkar seperti yang disampaikan Priyo Budi Santoso agar Presiden SBY segera melakukan reshuffle, Bima mengganggap Golkar terlalu berlebihan dan ingin mendapatkan tambahan jatah di KIB II“Sebaiknya Golkar jangan terburu-buru merekomendasikan wacana politikReshuffle urusan SBYKita tidak mau berburuk sangka, negatif, kita tidak mau merespons,” tegas Bima.
Sementara itu, Sekjen PKS Anis Matta menilai usulan reshuffle Partai Golkar telah menganggu kinerja para menteri“Usulan reshuffle itu sebenarnya justru telah mengganggu kinerja para menteri dalam bekerjaUsulan ini malah tidak baik dalam upaya mendukung program pemerintahan SBY,” kata Anis.
Menurut Anis, laporan UKP4 hanyalah bersifat evaluasi bulanan agar para menteri tahu di mana kealfaannya“Laporan UKP4 itu hanya evaluasi reguler saja, dan itu tidak serta-merta dijadikan dasar reshuffleBahkan, kita sendiri belum tahu parameternya penilaian UKP4 itu seperti apa, eh kok sudah muncul usulan reshuffle,” cetusnya.
Jika parameter itu didasari karena program kementerian yang belum jalan, maka tidak bisa juga dijadikan dasar kualitas kinerjanya seorang menteri jeblok“Program yang belum dilaksanakan seorang menteri bisa jadi karena belum turunnya anggaranAtaupun masih kurangnya kordinasi dengan kementerian terkaitJadi banyak hal kenapa program menteri itu belum berjalanDan sekali lagi, ini bukan jadi patokan adanya reshuffle,” tandasnya.
Lalu, apakah PKS juga akan mengajukan usulan reshuffle jika ternyata menteri Partai Golkar-lah yang mendapat raport merah dari UKP4" “Kami ini tidak seperti ituSaat inikan para menteri bekerja baru melewati setahunDan kami juga akan menyadari bahwa laporan UKP4 jika terjadi pada orang lain bukan patokan harus digantiIntinya, jangan sedikit-sedikit bicara reshuffle,” jawabnya.
Hal lebih tegas datang dari Wasekjen PKS Mahfudz SiddikIa menilai wacana reshuffle yang dilontarkan Partai Golkar adalah upaya menutupi kekisruhan internal mereka terhadap kualitas menterinya yang ada di KIB II dan bermaksud ingin menggantinyaSebagai pintu masuknya, Golkar menggunakan hasil evaluasi UKP4 sebagai alasan untuk mendorong reshuffle kabinet. “Saya menduga DPP Golkar punya agenda untuk mengganti menteri-menterinya di kabinet,” kata Wasekjen PKS Mahfudz Siddik .
Mahfudz melihat hal ini karena adanya masalah internal GolkarSupaya tidak terlihat sedang bermasalah, Golkar mencari cara lain untuk mengusulkan penggantian menterinya yakni melalui reshuffle kabinet“Jadi evaluasi dari UKP4 dijadikan pintu masuk,” terang Mahfudz.
Menurut Mahfudz kalau tanpa latar belakang politis tidak mungkin Golkar melempar isu reshuffle kabinetPasalnya reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden“Soal menteri ada yang merah rapornya biarkan jadi urusan presiden dengan menteri yang bersangkutan,” tutupnya.
Sebelumnya Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyampaikan agar dilakukan reshuffle kabinet berdasar laporan UKP4Dari laporan UKP4 tercatat 49 sub kementerian dari 3 kementrian yakni Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian PU, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi mendapat rapor merah(dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panda Nababan Curhat di MK
Redaktur : Tim Redaksi