jpnn.com - SURABAYA - Rencana pembentukan Provinsi Madura tampaknya cukup sulit terealisasi.
Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menerapkan moratorium untuk pemekaran wilayah.
Sikap Kemendagri itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Fattah Jasin.
BACA JUGA: Ikut Suami Kunjungan ke Tiongkok, Istri Kadis Pariwisata Meninggal
Dia menjelaskan, hingga kini Kemendagri belum meng-acc usulan pembentukan Provinsi Madura.
Dia mengungkapkan, pemprov sama sekali tidak menggandoli apabila Madura ingin memisahkan diri.
BACA JUGA: Rega...Kamu di Mana? Bundamu Sedih, Ada SMS Misterius
Namun, berdasar indeks pembangunan manusia (IPM), Madura belum siap menjadi provinsi.
Ada tiga indikator yang dijadikan acuan penilaian IPM. Yakni, kesehatan, pendidikan, dan daya ekonomi.
Fattah mengungkapkan, di Madura tiga indikator tersebut masih rendah. Misalnya, bidang pendidikan.
BACA JUGA: Oknum Jaksa Datangi PNS yang Punya Kasus Hukum, Mau Apa?
Tingkat partisipasi pendidikan di Madura masih di bawah rata-rata.
Persentase anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah baru 78 persen.
"Di sana memang kebanyakan pondok pesantren. Tapi, untuk kesetaraan nasional, mereka tetap harus sekolah formal," tuturnya.
Selain itu, daya ekonomi di Madura cukup rendah. Fattah menyebutkan, di antara empat kabupaten di Pulau Madura, dua kabupaten termasuk daerah miskin.
Yakni, Sampang dan Bangkalan. Pertumbuhan ekonomi di dua kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata Jatim atau sekitar 5,5 persen.
"Di sana daya beli masyarakatnya masih rendah. Itu salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi lama," lanjut Fattah.
Beberapa alasan lain yang mengakibatkan Madura sulit menjadi provinsi adalah belum memiliki bandara internasional dan baru ada satu universitas negeri.
Fattah mengungkapkan, Pemprov Jatim sedang menggodok rencana pembangunan dua bandara baru di Madura. Lokasinya di Pulau Kangean dan Masalembu.
Nanti anggaran untuk pembangunan bandara sharing antara pemerintah kabupaten dan pemprov. "Pemerintah kabupaten yang melakukan pengadaan lahan, kami membangun fisik bandara," jelas dia.
Saat ini pembangunan dua bandara tersebut masih dalam tahap pembuatan detail engineering design (DED).
Namun, pihaknya berjanji segera merealisasikan proyek tersebut. Meski demikian, pemprov hanya bisa membangunkan bandara itu jika Madura masih menjadi bagian dari Jatim.
Fattah berharap masyarakat Madura bisa segera mengembangkan diri. Minimal tiga indikator yang dijadikan acuan IPM harus ditingkatkan.
"Jangan sampai seperti Timor Leste. Pertumbuhan ekonominya berada jauh di bawah Indonesia," pungkasnya. (rst/c6/oni/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Tahun Berumah Tangga, Puluhan Kali Istri Minta Cerai, Ya Sudah...
Redaktur : Tim Redaksi