jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang melihat, para petinggi Polri saat ini terkesan cuma galak ke internal, sementara di sisi lain terkesan mengabaikan penegakan hukum ketika itu terkait kasus yang melibatkan sekelompok masyarakat.
Paling tidak hal tersebut terlihat pascabentrok berdarah antara aparat kepolisian dengan warga Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan kerusuhan bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Kota Tanjungbalai.
BACA JUGA: Kapolri Siap Kaji Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Buruh di Belawan
Mabes Polri kata Junimart, langsung mengganti Kapolres Tanah Karo. Sementara terhadap pelaku proses perusakan kantor kepolisian, terkesan tidak ditangani secara maksimal.
"Saya terus terang tak bisa terima cara Mabes Polri reaktif mencopot (pejabat kepolisian) tanpa kajian mendalam. Karena alasan satu desa minta Kapolres dicopot, cepat dilakukan," ujar Junimart pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Polri, Senin (5/9).
BACA JUGA: MenPAN-RB Terbitkan Aturan Penilaian Prestasi Kerja PNS
Menurut Junimart, Mabes Polri seharusnya melakukan pengkajian secara mendalam terlebih dahulu. Agar nama baik Kapolres yang diganti tidak cacat.
"Bagaimana masyarakat merusak Polres bisa ditolerir. Bagaimana ada yang terluka, polisi dipersalahkan. Satu hal yang perlu didalami, saat kejadian ada penembakan dan kematian. Pertanyaan, polisi tak lakukan penembakan, kok ada kematian," ujar Junimart.
BACA JUGA: Bupati Banyuasin Bungkam saat Digelandang ke Tahanan
Politikus PDI Perjuangan ini khawatir, ketika pelaku perusakan fasilitas negara tidak ditindak, maka wibawa kepolisian akan runtuh.
"Kalau Mabes Polri diam, ini jadi preseden, masyarakat tak takut. Polsek akan dilempar-lempar, jangan sampai Kapolres dan Kapolsek jadi korban. Jangan sampai mereka takut bertindak," ujar Junimart. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kena OTT KPK, Bupati Banyuasin Jadi Penghuni Rutan Pomdam Jaya
Redaktur : Tim Redaksi