KENDARI - Keberadaan perusahaan tambang PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di Kecamatan Kabaena Selatan, Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara memang penuh kontroversiSejak kehadirannya di wilayah itu dengan restu Gubernur Sultra, sudah ditolak masyarakat setempat
BACA JUGA: Putri Kalteng Tetap Optimis
Markas Besar (Mabes) Polri ternyata diam-diam sedang menyelidiki perizinan dan segala aktivitas dari PT AHB.Sebuah surat resmi yang dikeluarkan Bareskrim Mabes Polri, dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) tertanggal 22 September bernomor B/3494/IX/2011/ Bareskrim disebutkan bahwa hasil penyelidikan sementara terhadap proses terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT AHB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Bupati Bombana.
Salinan surat yang diterima Kendari Pos (JPNN Grup) itu sebenarnya ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta
BACA JUGA: Sulsel Masuk Tiga Besar Puteri Berbakat
"Ditujukan ke Bea dan Cukai supaya lembaga itu memantau aktivitas pengapalan perusahaan ini keluar negeri, karena sedang bermasalah," kata Awaluddin, mantan Ketua Hippelwana Kendari yang juga tokoh pemuda Kabaena.Surat yang diteken Dirtipidter, Brigjen Pol Anas Yusuf itu dijelaskan, hasil penyidikan sementara, PT AHB memiliki IUP yang diproses tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Penyidikan terhadap PT AHB dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP/497/VII/2011/Bareskrim tanggal 4 Agustus 2011
BACA JUGA: Wali Nagari Proaktif Kawal Petugas Densus 88
Atas laporan tersebut, terbit surat perintah tugas nomor polisi SP.Gas/54/VII/2011/Tipiter tanggal 15 Agustus 2011Saat itu pula diterbitkan surat perintah penyidikan nomor polisi SP.Dik/54/VII/2011/Tipiter tanggal 15 Agustus 2011."Sehubungan dengan rujukan itu, disampaikan bahwa Dirtipidter Bareskrim Polri saat ini sedang melaksanakan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana pertambangan alias illegal minning PT AHB di Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Bombana, Sultra serta indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pj Bupati Bombana," kata Anas Yusuf.
Kata Awaluddin, dengan adanya surat dari Mabes Polri itu menunjukan bahwa PT AHB memang bermasalah sehingga dugaan masyarakat selama ini bahwa perusahaan itu hadir tidak sesuai prosedur perundangan benar adanya"Ini harus jadi perhatian Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana serta semua elemen pemerhati lingkungan di daerah ini," kata lelaki yang akrab disapa Awal itu sembari menunjukan surat yang ditembuskan kepada Kapolri, Irwasum, Dirjen Minerba dan Kabareskrim itu(abi/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rumah Tersangka Teroris Digeledah Densus 88
Redaktur : Tim Redaksi